Tuntut Merdeka dari RI, Separatis Papua Serahkan Petisi ke PBB

JENEWA - Kelompok separatis di provinsi Papua Barat, Indonesia, telah menyerahkan petisi kepada Kepala HAM PBB Michelle Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan.

Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengatakan kepada Reuters bahwa petisi sudah diserahkan hari Jumat pekan lalu. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya," kata Wenda setelah pertemuan di Jenewa. "Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang orang-orang Papua Barat, karena begitu banyak orang telah terbunuh," ujarnya, yang dikutip Senin (28/1/2019).

Dia mengklaim orang-orang Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul, sehinga satu-satunya cara untuk didengar adalah melalui petisi. Menurut petisi diteken oleh hampir tiga perempat dari sekitar 2,5 juta penduduk.

"Beratnya 40 kg. Ini seperti buku terbesar di dunia," katanya.

Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar 22.000 orang telah telantar.

Sementara itu, Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan tuduhan yang dilontarkan itu tak berdasar.

"Dia tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah dia tuduh (Indonesia dan militernya)," kata Muhammad Aidi pada hari Minggu. "Ini adalah Gerakan Papua Merdeka yang membunuh warga sipil tak berdosa."

Bulan lalu anggota sayap militer Gerakan Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 16 orang yang bekerja di jembatan proyek jalan yang terkenal di Nduga.

OPM mengatakan pihaknya memandang pekerja proyek sebagai anggota militer dan korban dalam perang mereka melawan pemerintah Indonesia.

Gubernur provinsi setempat pernah menyerukan diakhirinya perburuan terhadap pemberontak, dengan mengatakan penduduk desa sedang trauma. Militer Indonesia menolak seruan itu.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ingin mengembangkan Papua Barat dan memanfaatkan sumber dayanya. Sejak berkuasa pada tahun 2014, Jokowi telah mencoba meredakan ketegangan di Papua Barat dengan membebaskan para tahanan dan menangani masalah hak-hak sipil, sambil meningkatkan investasi dengan proyek-proyek seperti jalan raya Trans Papua.