Bank of England Tolak Kembalikan Emas Rp16,9 Triliun Milik Venezuela

LONDON - Bank of England di Inggris menolak permintaan Venezuela untuk menarik emas senilai USD1,2 miliar (lebih dari Rp16,9 triliun) yang disimpan di bank tersebut. Para pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menekan pihak Inggris agar membekukan aset negara yang sedang dilanda krisis ekonomi dan politik tersebut.

Emas dengan nilai sebesar itu sedianya menjadi cadangan devisa negara Venezuela di Inggris. Namun, sumber yang mengetahui masalah itu kepada Bloomberg mengungkap pemblokiran penarikan simpanan emas tersebut.

Media yang berbasis di AS itu melaporkan para pejabat di Caracas selama berminggu-minggu telah mencoba untuk menarik simpanan emas, di mana Calixto Ortega, kepala bank sentral Venezuela, melakukan perjalanan ke London pada pertengahan Desember untuk mencari akses ke aset negara.

Menurut sumber tersebut, pembicaraan itu tidak berhasil ketika Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Donald Trump, John Bolton, menekan rekan-rekannya di Inggris untuk membekukan aset Venezuela.

Menurut beberapa laporan, Venezuela memiliki cadangan devisa lebih dari USD8 miliar. Jumlah emas Venezuela yang disimpan di Bank of England naik dua kali lipat dalam beberapa bulan terakhir atau tumbuh dari 14 menjadi 31 ton.

Negara Amerika Selatan itu dilaporkan telah mengalami masalah dalam mengekstraksi emasnya sendiri dari Bank of England di masa lalu. Bankir di Inggris diduga khawatir bahwa pejabat Venezuela akan menjual emas milik negara demi keuntungan pribadi.

Bank of England, bersama dengan pejabat pers untuk Pompeo dan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro , menolak berkomentar terkait masalah ini.

Terlepas dari kenyataan bahwa laporan Bloomberg itu tidak dikonfirmasi, langkah bank Inggris itu dipuji oleh pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela. "Proses melindungi aset Venezuela telah dimulai," tulis Guaido di Twitter, seperti dikutip Russia Today, Minggu (27/1/2019).

"Kami tidak akan membiarkan lebih banyak penyalahgunaan dan pencurian uang yang ditujukan untuk makanan, obat-obatan, dan masa depan anak-anak kita," lanjut Guaido yang juga menjabat sebagai Kepala Majelis Nasional atau Parlemen.

Deklarasi Guaido sebagai presiden interim mendapat pengakuan dari AS, Kanada, dan mayoritas negara-negara Amerika Selatan.

Negara kaya minyak yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini sejatinya sudah menggelar pemilu tahun lalu dan dimenangkan kubu Maduro dari partai berhaluan sosialis. Namun, pemilu itu diboikot kubu oposisi dengan alasan sarat kecurangan. AS dan banyak negara lain tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah negara itu meski sudah diambil sumpah jabatan sebagai presiden untuk enam tahun ke depan.

Maduro didukung sejumlah negara seperti Meksiko, Rusia, China, dan Turki. Dia mengecam AS karena mendukung Guaido, dan memerintahkan para diplomatnya untuk meninggalkan Amerika.

Moskow bertekad akan terus mengakui Maduro sebagai satu-satunya pemimpin negara yang terpilih secara demokratis dan meminta negara lain untuk tidak campur tangan terhadap urusan dalam negeri Venezuela.