PM Inggris Tolak Referendum Brexit Kedua

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menyatakan referendum Brexit kedua akan merusak kepercayaan rakyat dan berdampak buruk bagi politik.

May menolak ide untuk menggelar referendum Brexit baru yang menurut beberapa pihak dapat menjadi cara mengatasi kebuntuan. Setelah selamat dari voting mosi tidak percaya dan mengajukan perubahan pada kesepakatan Brexit bulan lalu, May menghadapi kebuntuan agar parlemen mendukung kesepakatan itu.

Dengan Uni Eropa (UE) yang hanya memberi sedikit konsesi agar parlemen Inggris menyetujui kesepakatan itu, semakin banyak politisi menyerukan referendum kedua segera digelar. Namun May dan kabinetnya berulang kali menolak referendum baru yang dianggap dapat semakin memecah belah Inggris dan mengkhianati para pemilih yang telah mendukung Brexit pada referendum 2016.

Kebuntuan itu dapat membuat Inggris tidak memiliki kesepakatan saat keluar dari UE dalam waktu kurang dari empat pekan. Skenario ini sangat dikhawatirkan sektor bisnis karena dapat mengakibatkan bencana ekonomi bagi Inggris.

Ketidakpastian politik dan ekonomi terkait Brexit memiliki dampak nyata. Data yang dirilis kemarin menunjukkan penurunan belanja konsumen, turunnya harga rumah dan tumbuhnya pesimisme dalam keuangan rumah tangga.

“Mari kita tidak merusak keyakinan dengan rakyat Inggris dengan mencoba menggelar referendum lain,” papar May pada para anggota parlemen, dilansir Reuters.

May menjelaskan, “Referendum lagi akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada integritas politik kita, karena ini akan menegaskan pada jutaan orang yang mempercayai demokrasi, bahwa demokrasi kita tidak berjalan. Pemungutan suara lagi sepertinya akan membuat kita tidak berjalan lebih jauh ke depan dibandingkan sebelumnya.”

Menteri Bisnis Inggris Greg Clark menyatakan referendum kedua hanya akan meningkatkan ketidakpastian bagi negara itu.

May kembali ke parlemen untuk menginformasikan perkembangna terbaru tentang Brexit setelah sepekan dia membatalkan voting pada kesepakatan itu karena diperkirakan akan ditolak. (Syarifudin)