AS Desak DK PBB Larang Iran Kembangkan Rudal Pembawa Nuklir

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) Washington akan mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melarang aktivitas Iran mengembangkan rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Washington juga ingin agar rezim Teheran dilarang melakukan uji coba peluncuran misil balistiknya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengatakan embargo senjata terhadap rezim Teheran tidak boleh dicabut pada tahun 2020.

"Menyerukan dewan (keamanan PBB) untuk menetapkan langkah-langkah inspeksi dan interdiksi, di pelabuhan dan di laut lepas, untuk menggagalkan upaya Iran yang terus menerus untuk menghindari pembatasan senjata," kata Pompeo dalam pertemuan DK PBB pada hari Rabu yang membahas implementasi sanksi terhadap Teheran.

"Iran menyembunyikan al-Qaeda, mendukung gerilyawan Taliban di Afghanistan, mempersenjatai teroris di Lebanon, memfasilitasi perdagangan gelap di Somalia yang menguntungkan al-Shabaab, dan melatih serta memperlengkapi milisi Syiah di Irak," papar Pompeo, yang dilansir Reuters, Kamis (13/12/2018).

Rusia dan China—yang memiliki hak veto di DK PBB bersama dengan Amerika Serikat, Prancis dan Inggris—diyakini tidak mungkin mendukung langkah-langkah yang diusulkan oleh Pompeo. Pada bulan Februari lalu, Rusia memveto upaya Barat untuk meminta Dewan Keamanan PBB menyalahkan Teheran dalam resolusi terkait krisis Yaman.

Resolusi DK PBB tahun 2015 "menyerukan" Iran untuk menahan diri selama delapan tahun dari pekerjaannya pada rudal balistik yang dirancang untuk mengirimkan senjata nuklir. Beberapa negara berpendapat kata "menyerukan" tidak bermakna wajib.

Lebih lanjut, Pompeo menginginkan Dewan Keamanan PBB juga memperkuat tindakannya untuk mencerminkan bahasa dalam resolusi tahun 2010 dengan melarang Iran dari kegiatannya yang terkait dengan rudal balistik yang mampu membawa senjata nuklir, termasuk peluncuran menggunakan teknologi rudal balistik.

Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis menuduh Teheran mencemooh larangan Washington saat ini pada program rudal Teheran dengan melakukan peluncuran rudal balistik. Iran mengatakan rudalnya tidak dirancang untuk membawa senjata nuklir.

Sebagian besar sanksi PBB yang diberlakukan terhadap Iran dicabut pada Januari 2016 ketika badan pengawas nuklir PBB menegaskan bahwa Teheran memenuhi komitmen di bawah kesepakatan nuklir 2015 yang dibuat dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia dan Amerika Serikat. Namun Iran masih tunduk pada embargo senjata yang ditetapkan PBB dan pembatasan lainnya.

Sanksi dan pembatasan PBB terhadap Iran tercantum dalam resolusi 2015 yang juga mengabadikan perjanjian nuklir Iran 2015. Namun, Presiden AS Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian itu pada bulan Mei lalu. Saat ini, negara-negara kekuatan Eropa sedang bekerja untuk menyelamatkan perjanjian itu.