alexametrics

Lakukan Pelanggaran Kebebasan Beragama, AS Kutuk 10 Negara

loading...
Lakukan Pelanggaran Kebebasan Beragama, AS Kutuk 10 Negara
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Foto/Istimewa
A+ A-
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengumumkan, negara adidaya itu telah menganggap 10 begara bersalah atas pelanggaran kebebasan beragama yang berat. Sepuluh negara itu adalah China, Eritrea, Iran, Myanmar, Korea Utara (Korut), Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Tajikistan dan Turkmenistan.Kesepuluh negara itu dikategorikan Negara-negara Perhatian Khusus di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional 1998. Mereka ditemukan telah terlibat atau mentolerir pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, (dan) mengerikan.
"Di banyak tempat di seluruh dunia, individu terus menghadapi pelecehan, penangkapan, atau bahkan kematian karena hanya menjalani hidup mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Amerika Serikat tidak akan berdiri sebagai penonton dalam menghadapi penindasan semacam itu," kata Pompeo dalam sebuah pernyataa.

"Melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama internasional adalah prioritas kebijakan luar negeri tertinggi dari Pemerintahan Trump," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Rabu (12/12/2018).

"Penyebutan ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan individu dan keberhasilan yang lebih luas dari masyarakat mereka. Saya mengakui bahwa beberapa negara yang ditunjuk bekerja untuk meningkatkan rasa hormat mereka terhadap kebebasan beragama; Saya menyambut inisiatif tersebut dan berharap untuk melanjutkan dialog," tukasnya.



Sementara itu Duta Besar Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback, mengutip katalog pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Mereka termasuk undang-undang penistaan ​​Pakistan, khususnya kasus Asia Bibi, kekerasan massal Myanmar terhadap penduduk Rohingya dan pemenjaraan China terhadap Uighur dan perlakuannya terhadap orang Kristen dan Buddha.

"China tidak mundur dari penganiayaan agama, tampaknya meluas. Ini jelas sangat mengganggu pemerintah," katanya.

Menurut Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh Departemen Luar Negeri AS, pelanggaran berat semacam itu termasuk penyiksaan, perlakuan merendahkan atau hukuman, penahanan berkepanjangan tanpa tuduhan, penculikan atau penahanan rahasia, atau penyangkalan mencolok lainnya terhadap hak untuk hidup, kebebasan, atau keamanan.

Kongres diberitahu tentang penunjukan itu setiap tahun, dan sanksi guna mengubah perilakunya dapat dikenakan jika semua cara non-ekonomi telah digunakan.

Menurut Brownback, sanksi semacam itu adalah "double-hatted" - yang berarti negara-negara tersebut mendapat sanksi di bidang lain tetapi juga dianggap sebagai Negara-negara yang menjadi Perhatian Khusus.

"China, Eritrea, Iran, Myanmar, Korea Utara, dan Sudan semuanya mendapat sanksi seperti itu, tetapi Arab Saudi, Pakistan, Tajikistan dan Turkmenistan telah dibebaskan dari sanksi karena kepentingan nasional," jelas Brownback.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak