Diseret di Sidang MK, Bos Bapanas Buka Suara Soal Bagi-bagi Bansos Beras Jokowi

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengklaim bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan momentum kampanye dan Pemilihan Presiden ( Pilpres ). Isu bagi-bagi bansos beras 10 kilogram (kg) yang dibagikan langsung Presiden Jokowi disebut berkali-kali dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bantuan pangan dalam bentuk beras itu sudah kita mulai dari 2023. Jadi kalau ada yang menyampaikan misalnya baru dimulai sesuai dengan kalender politik di Januari-Februari 2024, mohon maaf itu tidak benar," ujar Arief dalam Halal bi Halal di Kantor Badan Pangan Nasional, Kamis (18/4/2024).



Dia mengklaim bansos beras tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Sebab, program bantuan tersebut sudah dirancang pemerintah jauh sebelum masuknya kontestasi Pilpres 2024.

Arief mengaku hingga saat ini bekerja secara profesional dan tidak ikut campur dalam urusan politik, dan juga bukan partisan partai.

"Bapanas mengerjakan pekerjaannya secara profesional. Saya juga bukan partisan. Semua program yang ada itu memeang suddah diprogramkan sejak lama," sambungnya.



Sebelumnya, dalam sidang sengketa hasil Pilpres di MK beberapa kali nama Bapanas disebut dan dikaitkan dengan penyaluran bansos beras.