Tanzania Keras pada Siswi Hamil dan LGBT, Bank Dunia Tarik Pinjaman

DAR ES SALAM - Donor asing, termasuk Bank Dunia menarik pinjaman untuk Tanzania karena kebijakan keras pemerintah terhadap siswi hamil dan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Bank Dunia menarik pinjaman pendidikan sebesar USD300 juta untuk negara Afrika timur tersebut setelah aturan pemerintah melarang para siswi yang hamil bersekolah.

Denmark—donor terbesar kedua Tanzania—mengumumkan akan membekukan bantuan USD10 juta karena pelanggaran hak dan "komentar homofobia" oleh pejabat senior yang tidak dapat diterima.

“Ini adalah pernyataan positif yang berani oleh Bank Dunia yang harus ditiru oleh mitra pembangunan besar lainnya di Tanzania,” kata Evelyne Opondo, Direktur Pusat Hak Reproduksi Afrika, kepada Thomson Reuters Foundation, Jumat (16/11/2018).

“Kami sudah memiliki terlalu banyak perempuan yang diusir dari pendidikan formal, merampas potensi mereka dan (membuatnya) terbatas pada siklus kemiskinan. Hal-hal yang diminta oleh Bank Dunia untuk dilihat oleh pemerintah adalah mereka semua ditangani," ujarnya.

Thomson Reuters Foundation tidak dapat menjangkau pejabat pemerintah Tanzania untuk meminta komentar langsung.

Tanzania memiliki salah satu tingkat kehamilan remaja tertinggi di dunia, di mana sekitar 27 persen anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun hamil. Angka itu adalah data terbaru pemerintah.

Pada Juni tahun lalu, Presiden John Magufuli menyuarakan dukungan untuk melarang para siswi hamil dan ibu remaja belajar di sekolah-sekolah negeri. Presiden itu menggambarkan perilaku para siswi hingga hamil itu sebagai tindakan "tidak bermoral".

Sejak larangan itu muncul, para siswi yang hamil ditangkap dan anak-anak pelaku pemerkosa diampuni.

Sejak Magufuli berkuasa pada tahun 2015, kelompok-kelompok HAM yang mengadvokasi hak-hak komunitas LGBT mengatakan bahwa kelompok minoritas seksual juga menghadapi ancaman yang meningkat terhadap hak dan keamanan mereka.

Baru-baru ini, seorang gubernur di Dar-es-Salam di Tanzania membentuk skuat yang memburu komunitas LGBT melalu media sosial. Mereka yang dicurigai sebagai bagian dari komunitas LGBT akan ditangkap dan dihukum penjara.

Kementerian Luar Negeri Tanzania mengklaim penindasan anti-gay itu tidak mewakili posisi resmi pemerintah nasional.

"Pemerintah belum menerima semua jenis dialog, termasuk keterlibatan oleh pihak lain, panggilan oleh organisasi lain, dan diskusi bilateral oleh aktor yang berbeda atas masalah minoritas seksual," kata Judy Gitau, seorang pengacara kelompok kampanye Equality Now.

"Saya pikir karena itu adalah untuk aktor yang berbeda, termasuk komunitas donor, untuk meningkatkan tekanan yang cukup untuk menyerukan Tanzania guna menegakkan kewajibannya dan memastikan semua orang diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat."