Langka! AS Tak Bela Israel, DK PBB Tuntut Gencatan Senjata di Gaza
Selasa, 26 Maret 2024 - 10:01 WIB
loading...
A
A
A
Perwakilan Inggris untuk PBB Barbara Woodward memberikan suara mendukung.
Washington sebelumnya menolak kata-kata "gencatan senjata" pada awal perang yang sudah berlangsung hampir enam bulan di Jalur Gaza dan menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel ketika mereka membalas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang.
Namun ketika kelaparan terjadi di Gaza dan di tengah meningkatnya tekanan global untuk melakukan gencatan senjata dalam perang yang menurut otoritas kesehatan Palestina telah menewaskan sekitar 32.000 orang, AS pada hari Senin abstain dan mengizinkan DK PBB untuk menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadhan, yang berakhir dalam dua minggu.
“Pembantaian Hamas-lah yang memulai perang ini,” kesal Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan.
"Resolusi yang baru saja diputuskan membuat seolah-olah perang dimulai dengan sendirinya...Israel tidak memulai perang ini, dan Israel juga tidak menginginkan perang ini," lanjut dia.
Hamas menyambut baik resolusi DK PBB, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka "menegaskan kesiapan untuk segera melakukan pertukaran tahanan di kedua pihak".
Di sisi lain, PM sementara Lebanon, Najib Mikati, mengatakan semua negara harus menekan Israel untuk berhenti menyerang Lebanon. Militer Israel dan kelompok bersenjata Lebanon; Hizbullah, saling baku tembak di perbatasan selatan Lebanon.
Hizbullah tidak segera mengomentari pemungutan suara PBB tersebut.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan AS sepenuhnya mendukung beberapa tujuan penting dalam resolusi ini, namun menambahkan bahwa Washington tidak setuju dengan semua yang ada dalam resolusi tersebut.
“Kami yakin penting bagi dewan untuk bersuara dan menjelaskan bahwa gencatan senjata harus dilakukan dengan pembebasan semua sandera,” kata Thomas-Greenfield kepada dewan.
“Gencatan senjata bisa segera dimulai dengan pembebasan sandera pertama, jadi kita harus memberikan tekanan pada Hamas untuk melakukan hal itu.”
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan resolusi DK PBB bersifat mengikat.
Washington sebelumnya menolak kata-kata "gencatan senjata" pada awal perang yang sudah berlangsung hampir enam bulan di Jalur Gaza dan menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel ketika mereka membalas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang.
Namun ketika kelaparan terjadi di Gaza dan di tengah meningkatnya tekanan global untuk melakukan gencatan senjata dalam perang yang menurut otoritas kesehatan Palestina telah menewaskan sekitar 32.000 orang, AS pada hari Senin abstain dan mengizinkan DK PBB untuk menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadhan, yang berakhir dalam dua minggu.
“Pembantaian Hamas-lah yang memulai perang ini,” kesal Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan.
"Resolusi yang baru saja diputuskan membuat seolah-olah perang dimulai dengan sendirinya...Israel tidak memulai perang ini, dan Israel juga tidak menginginkan perang ini," lanjut dia.
Hamas menyambut baik resolusi DK PBB, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka "menegaskan kesiapan untuk segera melakukan pertukaran tahanan di kedua pihak".
Di sisi lain, PM sementara Lebanon, Najib Mikati, mengatakan semua negara harus menekan Israel untuk berhenti menyerang Lebanon. Militer Israel dan kelompok bersenjata Lebanon; Hizbullah, saling baku tembak di perbatasan selatan Lebanon.
Hizbullah tidak segera mengomentari pemungutan suara PBB tersebut.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan AS sepenuhnya mendukung beberapa tujuan penting dalam resolusi ini, namun menambahkan bahwa Washington tidak setuju dengan semua yang ada dalam resolusi tersebut.
“Kami yakin penting bagi dewan untuk bersuara dan menjelaskan bahwa gencatan senjata harus dilakukan dengan pembebasan semua sandera,” kata Thomas-Greenfield kepada dewan.
“Gencatan senjata bisa segera dimulai dengan pembebasan sandera pertama, jadi kita harus memberikan tekanan pada Hamas untuk melakukan hal itu.”
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan resolusi DK PBB bersifat mengikat.
Lihat Juga :
