alexametrics

Wartawan Tukang Kritik Hilang, Saudi Terancam Sanksi AS

loading...
Wartawan Tukang Kritik Hilang, Saudi Terancam Sanksi AS
Para demonstran beraksi di depan kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, menuntut keberadaan wartawan Jamal Khashoggi yang hilang sejak 2 Oktober lalu. Foto/REUTERS/Murad Sezer
A+ A-
WASHINGTON - Sekelompok senator Amerika Serikat (AS) menuntut penyelidikan atas hilangnya Jamal Khashoggi, wartawan Arab Saudi pengkritik rezim kerajaan. Penyelidikan yang mereka minta berdasarkan Magnitsky Act, undang-undang yang bisa menyebabkan sanksi terhadap Riyadh.

Pada 2 Oktober 2018, Khashoggi memasuki kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, untuk mempersiapkan dokumentasi terkait rencana pernikahannya dengan perempuan Turki. Sejak masuk kantor diplomatik itulah, jurnalis tersebut tak diketahui jejaknya.

Sumber di Turki, yang mengutip polisi yang melakukan penyelidikan, meyakini bahwa wartawan tersebut tewas dibunuh di konsulat. Menurut sumber itu, Riyadh membunuh wartawan di dalam konsulatnya, bahkan ada tim khusus pembunuh yang memutilasi wartawan itu menjadi potongan-potongan sehingga tubuhnya dapat dipindahkan dengan menggunakan van.



Namun, Riyadh membantah dan menyebut laporan itu tidak benar. Kasus ini memicu ketegangan diplomatik antara Riyadh dan Ankara.

Sekelompok senator Partai Republik dan Demokrat bersatu untuk menuntut penyelidikan dengan acuan Magnitsky Act atas hilangnya Khashoggi. Penerapan undang-undang itu bisa menyebabkan Saudi dijatuhi sanksi AS dalam waktu 120 hari.

Beberapa senator yang menuntut penyelidikan itu antara lain, Bob Corker (Republik-Tennessee) dan Bob Menendez (Demokrat-New Jersey), yang merupakan ketua dan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS. Kemudian, Lindsey Graham (Republik-South Carolina) dan Patrick Leahy (Demokrat-Vermont), Ketua dan anggota Subkomite Alokasi untuk Negara, Operasi Luar Negeri, dan Program Terkait.

Mereka mengirim surat kepada Presiden Donald Trump pada hari Rabu menuntut penyelidikan hilangnya Khashoggi di bawah Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (UU Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global).

Surat tersebut juga dipublikasikan Senator Patrick Leahy di Twitter, hari Kamis (11/10/2018).

Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, yang disahkan pada tahun 2016, mengharuskan Gedung Putih untuk meluncurkan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di mana pun di bumi ini jika diminta oleh komite Hubungan Luar Negeri Senat.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak