PBB Tak Mau Terlibat Evakuasi Paksa Warga Palestina dari Rafah Gaza
Selasa, 13 Februari 2024 - 18:01 WIB
loading...
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric. Foto/X
A
A
A
NEW YORK - Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan PBB “tidak akan ikut serta” dalam setiap pemindahan paksa warga Palestina yang saat ini tinggal di Rafah.
Dia menekankan tidak ada tempat yang aman di Gaza untuk warga Palestina tuju.
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan partisipasi PBB dalam operasi evakuasi, Dujarric menekankan, “Perlunya memastikan apa pun yang terjadi dilakukan dengan menghormati hukum internasional, dengan menghormati sepenuhnya perlindungan warga sipil.”
“Kami tidak akan menjadi pihak yang melakukan pemindahan paksa. Saat ini, tidak ada tempat yang aman di Gaza,” tegas Dujarric pada Senin (12/2/2024).
“Anda tidak dapat mengirim orang kembali ke daerah yang penuh dengan persenjataan yang belum meledak, apalagi kurangnya tempat berlindung,” ujar dia mengacu pada wilayah utara dan tengah Jalur Gaza, yang mengalami kehancuran besar-besaran akibat kampanye pemboman Israel.
Dujarric mengecam kelangkaan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza, dan menyatakan, “Pasokan yang tersedia mungkin hanya bertahan beberapa hari.”
Pekan lalu, Dujarric menekankan perlunya melindungi ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi di Rafah.
Dia menekankan, “PBB tidak akan mendukung pemindahan paksa dengan cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum internasional.”
Baca juga: Drone Pembunuh Buatan India akan Dipakai Israel di Gaza
Hal ini terjadi setelah juru bicara pemerintah Israel Elon Levy meminta badan-badan PBB bekerja sama mengenai rencana yang sedang dikembangkan tentara untuk mengevakuasi warga sipil dari Rafah di Jalur Gaza selatan.
Surat kabar Yedioth Ahronoth Israel melaporkan pada Jumat bahwa tentara Israel telah menyetujui operasi militer di Rafah, selatan Jalur Gaza.
Surat kabar tersebut menyatakan persiapan untuk operasi di Rafah dimulai beberapa pekan yang lalu, dan tentara telah menyetujui rencana yang mencakup kebutuhan mengevakuasi warga Palestina yang terlantar.
Mengabaikan keputusan sementara Mahkamah Internasional (ICJ), Israel terus melancarkan kampanye udara di Rafah semalam, menewaskan lebih dari 65 warga Palestina.
Kota Rafah sebelumnya telah dinyatakan sebagai “zona aman” oleh pasukan kolonial apartheid Israel.
Lebih dari satu juta warga Palestina berlindung di sana setelah dipaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah utara Jalur Gaza sejak 7 Oktober.
Serangan rezim kolonial Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.
Dia menekankan tidak ada tempat yang aman di Gaza untuk warga Palestina tuju.
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan partisipasi PBB dalam operasi evakuasi, Dujarric menekankan, “Perlunya memastikan apa pun yang terjadi dilakukan dengan menghormati hukum internasional, dengan menghormati sepenuhnya perlindungan warga sipil.”
“Kami tidak akan menjadi pihak yang melakukan pemindahan paksa. Saat ini, tidak ada tempat yang aman di Gaza,” tegas Dujarric pada Senin (12/2/2024).
“Anda tidak dapat mengirim orang kembali ke daerah yang penuh dengan persenjataan yang belum meledak, apalagi kurangnya tempat berlindung,” ujar dia mengacu pada wilayah utara dan tengah Jalur Gaza, yang mengalami kehancuran besar-besaran akibat kampanye pemboman Israel.
Dujarric mengecam kelangkaan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza, dan menyatakan, “Pasokan yang tersedia mungkin hanya bertahan beberapa hari.”
Pekan lalu, Dujarric menekankan perlunya melindungi ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi di Rafah.
Dia menekankan, “PBB tidak akan mendukung pemindahan paksa dengan cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum internasional.”
Baca juga: Drone Pembunuh Buatan India akan Dipakai Israel di Gaza
Hal ini terjadi setelah juru bicara pemerintah Israel Elon Levy meminta badan-badan PBB bekerja sama mengenai rencana yang sedang dikembangkan tentara untuk mengevakuasi warga sipil dari Rafah di Jalur Gaza selatan.
Surat kabar Yedioth Ahronoth Israel melaporkan pada Jumat bahwa tentara Israel telah menyetujui operasi militer di Rafah, selatan Jalur Gaza.
Surat kabar tersebut menyatakan persiapan untuk operasi di Rafah dimulai beberapa pekan yang lalu, dan tentara telah menyetujui rencana yang mencakup kebutuhan mengevakuasi warga Palestina yang terlantar.
Mengabaikan keputusan sementara Mahkamah Internasional (ICJ), Israel terus melancarkan kampanye udara di Rafah semalam, menewaskan lebih dari 65 warga Palestina.
Kota Rafah sebelumnya telah dinyatakan sebagai “zona aman” oleh pasukan kolonial apartheid Israel.
Lebih dari satu juta warga Palestina berlindung di sana setelah dipaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah utara Jalur Gaza sejak 7 Oktober.
Serangan rezim kolonial Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.
(sya)
Lihat Juga :
