Staf Dewan HAM 'Nyelonong' Masuk ke Papua, RI Kesal

JENEWA - Indonesia, melalui perwakilan di badan-badan PBB di Jenewa menyesalkan sikap Kantor Dewan PBB di Bangkok, yang mengatur kunjungan ke Papua tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia.

Dalam sebuah pidato di depan Dewan HAM, Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib menyatakan pihaknya memang telah mengundang Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB, Zeid Raad Al Hussein untuk berkunjung ke Papua. Undangan itu disampaikan saat Zeid berkunjung ke Jakarta, Februari lalu.

Merespon undangan itu, lanjut Hasan, Zeid memberitahu pemerintah Indonesia bahwa dia akan diwakili untuk kunjungan oleh Kantor Wilayah Komisaris Tinggi HAM di Bangkok.

"Namun, dalam tindak lanjutnya, sangat disesalkan bahwa anggota staf Kantor Wilayahnya di Bangkok, alih-alih mengkoordinasi kunjungan yang direncanakan dengan pihak berwenang Indonesia, telah secara sepihak mengatur tanggal dan tempat untuk dikunjungi di Papua dan Papua Barat, sementara menuntut akses segera," kata Hasan,"Selanjutnya, staf di Kantor Wilayahnya telah menyesatkan, bertindak seolah-olah sudah ada jadwal kunjungan yang disepakati bersama dan bahwa Pemerintah Indonesia belum memberi mereka akses," sambungnya, seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa pada Rabu (20/6).

Hasan lalu menyebut, tindakan seperti itu tidak hanya membatasi Pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan, terutama pemerintah daerah, tetapi juga menghambat koordinasi yang efektif antara Pemerintah dan Kantor Wilayah di Bangkok.

Meski demikian, Hasan menyatakan Indonesia tetap akan mengundang Zeid dan staf Dewan HAM PBB untuk melakukan kunjungan ke Papua. Namun, dia meminta agar di saat yang sama Dewan HAM juga menghormati pemerintah Indonesia.

"Biarkan saya meyakinkan Komisioner Tinggi bahwa Pemerintah Indonesia selalu menghormati undangannya, dan tetap berkomitmen untuk memperluas undangannya untuknya atau Kantornya untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat," ungkapnya."Tetapi, pada saat yang sama, kami berharap agar Komisaris Tinggi dapat memastikan bahwa stafnya di Kantor Wilayah di Bangkok akan menghormati dan secara ketat mematuhi metode kerja PBB yang telah ditetapkan, dan menghormati prinsip-prinsip persetujuan Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah di masa depan," tukasnya.