Langgar Gencatan Senjata di Daraa, AS Bakal 'Hukum' Rezim Suriah

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menyatakan akan bersikap tegas jika Damaskus melanggar gencatan senjata di Daraa. Wilayah Daraa saat ini tengah menikmati gencatan snejata yang dinegosiasikan setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan koleganya dari Rusia, Vladimir Putin pada Juli 2017 lalu.

Wilayah itu, yang dikenal sebagai "tempat lahirnya revolusi" selama Arab Spring pada 2011, sekarang sebagian besar dikendalikan oleh berbagai organisasi anti-pemerintah.

Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pihaknya khawatir oleh selebaran yang dilaporkan dijatuhkan oleh pesawat pemerintah di provinsi Daraa. Menurut laporan yang beredar di antara para pemantau pro-oposisi, selebaran menyerukan kepada para militan untuk menghentikan pertempuran dan berdamai dengan pemerintah Suriah. Jika tidak, mereka akan mempertaruhkan nyawa menuju kematian yang tidak terelakkan.

"Kami juga memperingatkan rezim Suriah terhadap tindakan apa pun yang berisiko memperluas konflik atau membahayakan gencatan senjata," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, seperti dikutip dari Al Arabiya, Minggu (27/5/2018).

Nauert mencatat bahwa gencatan senjata telah ditegaskan kembali oleh Washington dan Moskow pada November lalu.

"Sebagai penjamin kawasan de-eskalasi ini dengan Rusia dan Yordania, Amerika Serikat akan mengambil tindakan tegas dan tepat dalam menanggapi pelanggaran rezim Assad," tambahnya.

Awal pekan ini, seorang juru bicara Komando Umum Angkatan Darat Suriah mengumumkan pembebasan menyeluruh Damaskus setelah para teroris ISIS digulingkan dari kubu mereka yang tersisa di distrik al-Yarmouk di Ibu Kota Suriah.

Provinsi Daraa, tempat kerusuhan anti-pemerintah pertama dimulai pada tahun 2011, kini hanya sebagian dikendalikan oleh Damaskus, sementara banyak faksi bersenjata dan organisasi teroris, termasuk ISIS, hadir di wilayah tersebut.