Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dianggap Tidak Bersahabat, Legislator AS Coba Jegal Penjualan F-35 ke Turki
Dianggap Tidak Bersahabat, Legislator AS Coba Jegal Penjualan F-35 ke Turki
A
A
A
WASHINGTON - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan baru yang akan melarang penjualan F-35 ke Turki. Turki dianggap menunjukkan sikap bermusuhan dan otoriter.
Anggota Kongres AS, David Cicilline dalam siaran persnya mengatakan RUU yang diusulkan itu menyerukan penghentian penjualan lebih dari 100 jet tempur F-35 dan kekayaan intelektual terkait ke Turki.
"RUU Bipartisan Larangan Penjualan F-35 ke Turki melarang penjualan atau pemindahan pesawat F-35 dan setiap kekayaan intelektual atau data teknis terkait ke Turki," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (18/5/2018).
Larangan tersebut, rilis itu ditambahkan, hanya bisa dicabut jika Gedung Putih dapat antara lain menyatakan bahwa pemerintah Turki tidak merongrong NATO dan tidak secara ilegal memenjarakan warga AS.
"Kita tidak bisa menutup mata terhadap perilaku preman Turki yang tercela," kata Cicilline, yang bertugas di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.
"Penting bagi kami untuk menahan anggota NATO dengan standar yang sama dengan yang kami lakukan di negara lain," imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa pelarangan penjualan F-35 ke Turki "sebuah akal sehat." RUU itu telah dirujuk ke Komite Urusan Luar Negeri DPR.
Menurut rilis tersebut, hubungan antara AS dan Turki telah berubah menjadi tegang dalam beberapa bulan terakhir karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Turki, yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Rezim ini telah dituduh menindak tegas perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara.
Pada pertengahan April, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Eropa dan Eurasia Wess Mitchell mengatakan pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 Ankara dari Rusia dapat berdampak negatif terhadap pengiriman jet tempur F-35 generasi kelima ke Turki.
Selain itu, sekelompok senator partai Republik dan Demokrat ingin memblokir pasokan F-35 ke Ankara karena penangkapan Pendeta AS Andrew Brunson, yang diadili atas tuduhan membantu kelompok teroris.
Anggota Kongres AS, David Cicilline dalam siaran persnya mengatakan RUU yang diusulkan itu menyerukan penghentian penjualan lebih dari 100 jet tempur F-35 dan kekayaan intelektual terkait ke Turki.
"RUU Bipartisan Larangan Penjualan F-35 ke Turki melarang penjualan atau pemindahan pesawat F-35 dan setiap kekayaan intelektual atau data teknis terkait ke Turki," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (18/5/2018).
Larangan tersebut, rilis itu ditambahkan, hanya bisa dicabut jika Gedung Putih dapat antara lain menyatakan bahwa pemerintah Turki tidak merongrong NATO dan tidak secara ilegal memenjarakan warga AS.
"Kita tidak bisa menutup mata terhadap perilaku preman Turki yang tercela," kata Cicilline, yang bertugas di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS.
"Penting bagi kami untuk menahan anggota NATO dengan standar yang sama dengan yang kami lakukan di negara lain," imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa pelarangan penjualan F-35 ke Turki "sebuah akal sehat." RUU itu telah dirujuk ke Komite Urusan Luar Negeri DPR.
Menurut rilis tersebut, hubungan antara AS dan Turki telah berubah menjadi tegang dalam beberapa bulan terakhir karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Turki, yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Rezim ini telah dituduh menindak tegas perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara.
Pada pertengahan April, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Eropa dan Eurasia Wess Mitchell mengatakan pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 Ankara dari Rusia dapat berdampak negatif terhadap pengiriman jet tempur F-35 generasi kelima ke Turki.
Selain itu, sekelompok senator partai Republik dan Demokrat ingin memblokir pasokan F-35 ke Ankara karena penangkapan Pendeta AS Andrew Brunson, yang diadili atas tuduhan membantu kelompok teroris.
(ian)
Explore More