93 Pegawai Diduga Terlibat Pungli, Ganjar Minta KPK Berantas Korupsi di Internal
loading...
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta KPK untuk memberantas korupsi di internal. Foto/TPN Ganjar-Mahfud
A
A
A
JAWA TENGAH - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di internal lembaga tersebut.
Hal itu disampaikan Ganjar terkait adanya dugaan keterlibatan 93 pegawai komisi antirasuah yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.
Ganjar menyebutkan, skandal itu menunjukkan terjadinya pengeroposan nilai-nilai integritas yang sangat serius di tubuh KPK, meskipun KPK menyatakan proses penegakan etik dan dugaan tindak pidana masih berjalan secara independen.
"Ini menyangkut integritas. Kalau KPK mau berburu untuk memberantas korupsi, ini salah satu ladangnya, pungli," kata Ganjar, di sela pertemuan dengan sopir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).
Menurut Ganjar, pencegahan korupsi harus terus-menerus dilakukan melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, KPK tidak dapat menjalankan fungsinya dan akan selalu muncul kejadian serupa di kemudian hari. "Kalau ini tidak dilakukan, itu seperti namanya kapok lombok, makan cabe kepedesan. Ngomong tobat-tobat, tapi besok dicoba lagi, kumat lagi," ujarnya.
Capres yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menyampaikan skandal pungli yang melibatkan 93 pegawai, KPK harus direformasi agar kredibilitas KPK dapat ditegakkan kembali. Selain itu, transparansi juga harus terus dilakukan KPK, dan pengawasan dari masyarakat juga harus berjalan sebagai alat kontrol.
"Kalau tidak, KPK tidak bisa juga menjalankan fungsinya. Kejadian pungli di internal KPK itu, ya karena lemahnya pengawasan, ternyata nilai yang ada di dalam pun tidak seperti yang didengungkan. Ini yang mesti direformasi. Maka buat KPK kembalikan lagi kredibilitasnya, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi," tutur Ganjar.
Ganjar menambahkan, siap menghadiri PAKU Integritas yang diselenggarakan KPK di Gedung Merah Putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengaku sudah mengantongi dua konsep pemberantasan korupsi. Salah satunya telah dilakukan sejak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013.
Hal itu disampaikan Ganjar terkait adanya dugaan keterlibatan 93 pegawai komisi antirasuah yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.
Ganjar menyebutkan, skandal itu menunjukkan terjadinya pengeroposan nilai-nilai integritas yang sangat serius di tubuh KPK, meskipun KPK menyatakan proses penegakan etik dan dugaan tindak pidana masih berjalan secara independen.
"Ini menyangkut integritas. Kalau KPK mau berburu untuk memberantas korupsi, ini salah satu ladangnya, pungli," kata Ganjar, di sela pertemuan dengan sopir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).
Menurut Ganjar, pencegahan korupsi harus terus-menerus dilakukan melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, KPK tidak dapat menjalankan fungsinya dan akan selalu muncul kejadian serupa di kemudian hari. "Kalau ini tidak dilakukan, itu seperti namanya kapok lombok, makan cabe kepedesan. Ngomong tobat-tobat, tapi besok dicoba lagi, kumat lagi," ujarnya.
Capres yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menyampaikan skandal pungli yang melibatkan 93 pegawai, KPK harus direformasi agar kredibilitas KPK dapat ditegakkan kembali. Selain itu, transparansi juga harus terus dilakukan KPK, dan pengawasan dari masyarakat juga harus berjalan sebagai alat kontrol.
"Kalau tidak, KPK tidak bisa juga menjalankan fungsinya. Kejadian pungli di internal KPK itu, ya karena lemahnya pengawasan, ternyata nilai yang ada di dalam pun tidak seperti yang didengungkan. Ini yang mesti direformasi. Maka buat KPK kembalikan lagi kredibilitasnya, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi," tutur Ganjar.
Ganjar menambahkan, siap menghadiri PAKU Integritas yang diselenggarakan KPK di Gedung Merah Putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengaku sudah mengantongi dua konsep pemberantasan korupsi. Salah satunya telah dilakukan sejak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013.
Lihat Juga :
