Rusia Dukung Kehadiran PBB yang Lebih Luas di Suriah

MOSKOW - Membangun kehadiran PBB di Suriah patut mendapat perhatian karena akan membantu mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

"Rusia tidak dapat menerima situasi bahwa badan-badan PBB menghasilkan laporan dan pernyataan berdasarkan informasi dari sumber-sumber lain dari sumber-sumber PBB sendiri," katanya seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (21/4/2018).

Lavrov mengatakan hal itu pada konferensi pers bersama setelah melakukan pembicaraan dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura.

Lavrov mengecam serangan rudal yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Suriah pekan lalu. Pasalnya aksi itu merusak pembicaraan Jenewa untuk permukiman Suriah di bawah naungan PBB pada saat ketika Rusia, Turki dan Iran sangat mendekati dimulainya kembali proses Jenewa.

Ia lantas meminta PBB untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Suriah dan membantu rekonstruksi perumahan, infrastruktur dan fasilitas ekonomi nasional negara yang dilanda perang itu.

De Mistura sendiri mengatakan senang bahwa Rusia tetap berkomitmen untuk mendorong penyelesaian politik krisis Suriah.

Ia mengatakan mekanisme menghindari konflik antara pasukan Rusia dan AS di Suriah telah efektif dan harus terus berlanjut.

De Mistura menyatakan harapannya bahwa para ahli Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) akan mengunjungi distrik Douma dekat Ibu Kota Suriah Damaskus sesegera mungkin untuk menyelidiki serangan senjata kimia yang dituduhkan oleh pasukan pemerintah Suriah.

AS, Inggris dan Prancis melancarkan serangan rudal intensif ke Suriah pada 14 April. Washington mengatakan langkah itu sebagai tanggapan terhadap dugaan serangan senjata kimia.

Damaskus membantah tuduhan itu dan Rusia mengatakan para ahli militernya tidak menemukan jejak zat beracun di Douma.

Para ahli OPCW sekarang berada di Suriah untuk penyelidikan, tetapi sejauh ini mereka belum mengunjungi Douma.

Negara-negara Barat menuduh Rusia menghalangi penyelidikan OPCW, sementara Moskow mengatakan bahwa para ahli tidak dapat memasuki wilayah itu karena kurangnya izin PBB atas masalah keamanan setelah serangan yang dipimpin AS.