Pegawai Kereta Prancis Lanjutkan Mogok Kerja

PARIS - Para pegawai kereta Prancis melanjutkan mogok kerja, kemarin, pada hari ketujuh untuk bulan ini. Mereka mendesak pemerintah menghentikan kebijakan reformasi di perusahaan kereta negara SNCF.

Mogok kerja yang akan berlangsung hingga akhir Juni itu memasuki fase baru bagi berbagai serikat buruh, sehari setelah majelis rendah parlemen menyetujui rancangan undang-undang (RUU) reformasi industri kereta. RUU itu telah ditolak para pegawai kereta yang kini menggelar mogok kerja.

“Serikat buruh bebas melakukan jika mereka lihat sesuai, tapi mayoritas rakyat Prancis ingin reformasi ini. Sudah datang saatnya Andap erlu mengakhiri mogok kerja,” kata Menteri Tenaga Kerja Prancis Muriel Penicaud pada saluran televisi publik France 2.

Empat serikat buruh menentang reformasi yang didorong pemerintah. Ini merupakan perlawanan serikat buruh terbesar sejak nasionalisasi industri kereta pada 1937 dan menjadi ujian bagi tekad Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi kebijakan ekonomi dan sosial selama pemerintahannya hingga 2022.

Manajemen SNCF menyatakan, sekitar satu dari tiga kereta cepat TGV beroperasi dan layanan dikurangi dua dari lima kereta yang menghubungkan berbagai wilayah. Adapun layanan internasional turun menjadi sekitar 75% dari kondisi normal.

Aksi mogok kerja itu tak mempengaruhi Majelis Nasional untuk mendukung RUU reformasi SNCF. Serikat buruh CGT yang berhaluan komunis mendorong tekanan pada Presiden Macron. CGT juga menyerukan mogok kerja digelar oleh perusahaan transportasi subway Paris, RATP, yang tidak menjadi target reformasi layanan kereta nasional.

Pemimpin CGT di sektor listrik memperingatkan saat wawancara di surat kabar Le Parisien bahwa serikat buruhnya dapat mengganggu suplai listrik dan mengakibatkan lebih banyak kereta tertunda layanannya sebagai bentuk solidaritas pada para pekerja kereta SNCF.

Salah satu reformasi yang diusulkan pemerintah ialah secara bertahap mencabut monopoli kereta penumpang yang kini dikuasai SNCF dan memulai kompetisi di jalur kereta cepat pada 2020. Reformasi juga akan mengakhiri kontrak mempekerjakan pegawai SNCF seumur hidup.

Reformasi juga akan mengubah struktur perusahaan SNCF menjadi perusahaan saham gabungan. Pemerintah menegaskan kebijakan ini akan mempertahankan kepemilikan negara 100% tapi serikat buruh khawatir kebijakan akan membuka pintu untuk privatisasi seperti yang terjadi pada struktur perusahaan France Telecom yang kini disebut Orange. (Syarifudin)