PM Inggris: Serangan ke Suriah Legal

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May mengatakan, serangan udara militer di Suriah benar secara hukum dan moral. Ia menuduh Suriah dan sekutunya, Rusia, berusaha menutupi bukti-bukti serangan senjata kimia mematikan.

May mengatakan hal itu kepada para anggota parlemen Inggris.

Jet Angkatan Udara Inggris bergabung dengan pesawat tempur dan kapal perang Amerika Serikat (AS) dan Prancis dalam mencapai target di Suriah Sabtu pagi. Serangan itu sebagai tanggapan atas serangan kimia yang dilaporkan oleh pemerintah Suriah di kota Douma.

Pemerintah Inggris tidak terikat secara hukum untuk meminta persetujuan Parlemen atas serangan militer, meskipun hal itu biasa dilakukan, dan banyak anggota parlemen menyatakan kemarahannya karena tidak diajak berkonsultasi.

May mengatakan kepada legislator di House of Commons meminta persetujuan mereka akan tidak praktis, baik karena Parlemen sedang libur musim semi sampai hari Senin dan karena beberapa informasi intelijen di balik keputusan itu dirahasiakan.

"Kami selalu jelas bahwa pemerintah memiliki hak untuk bertindak cepat demi kepentingan nasional," kata May, menyebut tindakan militer bukan hanya secara moral benar tetapi juga secara hukum benar.

"Kami tidak dapat mengizinkan penggunaan senjata kimia untuk menjadi normal, baik di Suriah, di jalanan Inggris, atau di tempat lain," imbuh May.

May mencoba menghubungkan serangan kimia di Suriah dengan serangan racun terhadap mata-mata Rusia dan putrinya bulan lalu menggunakan zat saraf kelas militer di kota Salisbury, Inggris.

Suriah dan Rusia sama-sama membantah bahwa pasukan pemerintah Suriah melakukan serangan gas di Douma. Keduanya kompak menyatakan serangan itu sengaja dibuat untuk melibatkan mereka.

May mengatakan, kehadiran helikopter dan penggunaan bom barel menunjukkan kesalahan pemerintah Suriah, Bashar al-Assad. Ia menuduh Suriah, dibantu oleh Rusia, mencoba untuk memblokir penyelidikan atas serangan gas oleh pengawas senjata kimia internasional.

"Rezim Suriah dilaporkan telah berusaha untuk menyembunyikan bukti dengan mencari pengungsi dari Douma untuk memastikan sampel tidak diselundupkan dari daerah ini. Dan operasi yang lebih luas untuk menyembunyikan fakta-fakta serangan sedang berlangsung, didukung oleh Rusia," tuturnya seperti dikutip dari AP, Selasa (17/4/2018).

Sementara itu pemimpin Partai Buruh yang menjadi oposisi utama, Jeremy Corbyn, menyebut serangan udara secara hukum dipertanyakan dan menuduh May mengikuti jejak Donald Trump.

Corbyn bahkan dengan tegas menyebut May bertanggung jawab terhadap Parlemen, bukan kepada keinginan Presiden AS.

May pun menolah tudingan dirinya bertindak atas perintah AS.

"Kami melakukan ini bukan karena Presiden Trump meminta kami untuk melakukannya," tegas May.

"Kami melakukannya karena kami percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan - dan kami tidak sendirian," tukasnya.