Polisi Filipina Habisi 13 Pengedar Narkoba dalam Satu Hari Operasi

MANILA - Sedikitnya 13 pengedar narkoba dan lebih dari 100 orang ditangkap polisi Filipina dalam sebuah operasi anti narkotika. Operasi itu dilakukan di provinsi sebelah utara Ibu Kota Manila.

Polisi Filipina di Bulacan melancarkan 60 operasi anti narkotika di sembilan kota. Bulacan adalah tempat 32 orang tewas dalam satu hari pada bulan Agustus tahun lalu. Bulan lalu, 10 tersangka pengedar obat bius tewas di malam paling berdarah dalam operasi anti narkotika.

"Operasi ini adalah bagian dari kampanye kami yang ditingkatkan terhadap obat-obatan dan semua bentuk kriminalitas lainnya di provinsi ini," kata kepala polisi Bulacan Romeo Caramat dalam sebuah pernyataan.

“Sayangnya, 13 dari tersangka terbunuh ketika petugas kami menembak untuk membela diri tak lama setelah para tersangka yang bersenjata dengan senjata tersembunyi merasa mereka terperangkap dan mulai menembak,” imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (22/3/2018).

Caramat mengatakan lebih dari 100 orang juga ditangkap dan 19 senjata api dan sekitar 250 paket obat-obatan terlarang disita selama operasi 24 jam.

Lebih dari 4.000 warga Filipina telah tewas tersebunuh oleh polisi selama masa perang anti narkoba Presiden Rodrigo Duterte yang kontroversial dan ribuan lainnya oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal. Sebagian besar pembunuhan terjadi di daerah kumuh Metro Manila dan provinsi Bulacan dan Cavite di dekatnya.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan lawan politik Duterte mengatakan eksekusi para pengguna narkoba dan penjaja kecil meluas. Tetapi polisi bersikeras bahwa mereka yang tewas adalah semua pedagang yang melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Bulan lalu, seorang jaksa di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag membuka pemeriksaan awal atas pengaduan yang menuduh Duterte dan setidaknya 11 pejabat kejahatan terhadap kemanusiaan.

Filipina pekan lalu memberi tahu PBB tentang keputusannya untuk mundur dari ICC karena apa yang disebut Duterte sebagai serangan yang keterlaluan oleh para pejabat PBB dan pelanggaran proses hukum.