Ganjar-Mahfud Gagas Zaken Kabinet, Demokrasi Dinilai Akan Lebih Sehat

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggagas pembentukan zaken kabinet jika memenangkan Pilpres 2024 . Kabinet zaken adalah kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri mengatakan gagasan zaken kabinet menjadi aspek yang ideal dalam konteks menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, tidak didasarkan kepentingan politik pragmatis berbasis dukungan partai semata.



"Pilihan ini bisa jadi efektif untuk mendorong kerja kabinet yang lebih produktif untuk kepentingan publik. Tidak hanya itu, koalisi pemerintah juga diisi oleh partai yang sejak proses pemilu bersama untuk mencalonkan satu pasangan pilpres atas dasar kesamaan pandang visi-misi, atau setidaknya telah berjuang bersama untuk pemilu sejak awal," ujar Aisah dalam keterangannya dikutip, Minggu (24/12/2024).

Puput, sapaan akrabnya menjelaskan zaken kabinet akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Sebab koalisi pemerintah tidak terlalu gemuk sehingga menyisakan kelompok politik oposisi yang bekerja sebagai penyeimbang dan pengawas kerja pemerintah.

"Situasi ini akan menciptakan demokrasi yang sehat," katanya.

Kendati demikian, pilihan ‘tanpa jatah menteri’ itu bukan tanpa konsekuensi bagi presiden dan pemerintah. Kelompok politik oposisi akan menguat.

“Karena oposisi akan menguat, maka eksekutif harus bekerja maksimal untuk kepentingan publik agar segala proses pembuatan kebijakan dan anggaran dapat berjalan efektif dan tidak terhambat di parlemen," jelasnya.

Puput menambahkan sistem politik tanpa jatah menteri atau tanpa merupakan posisi ideal yang seharusnya berjalan dalam sistem demokrasi. PDIP juga dinilai punya tanggung jawab politik untuk mewujudkan hal tersebut.

"Bagi PDIP, ini juga mungkin menjadi titik balik setelah dua periode menjadi partai pemenang dan memutuskan koalisi besar, kemudian di akhir periode pemerintahan presiden yang mula diusungnya justru berjuang bersama partai lain di koalisi besar pemerintahan yang dibentuknya sendiri dalam pilpres selanjutnya," katanya.