Tanpa Adanya Jaminan Keamanan, Pengungsi Rohingya Tolak Kembali ke Myanmar

TAMBRU - Pengungsi Rohingya di wilayah Tambru, atau yang kerap juga disebut sebagai tanah tak bertuan menolak untuk kembali ke Rakhine, jika tidak ada jaminan keamanan di sana. Sekitar 6.000 pengungsi Rohingya di wilayah itu masuk dalam 8.000 orang pertama yang akan dipulangkan ke Rakhine.

Dalam sebuah aksi demonstrasi yang digelar di Tambru, sebuah wilayah di dekat perbatasan Bangladesh dan Myanmar, mereka ingin pemerintah Myanmar menyetujui tuntutan mereka, termasuk menjamin keamanan dan hak mereka, sebelum mereka dikirim kembali.

Dil Mohammed dan Arif Hossain, dua pemimpin Rohingya di daerah tersebut, mengklaim bahwa tentara Myanmar dan ekstremis Mogh masih menghacurkan rumah-rumah Rohingya, desa-desa, dan pasar, serta menyiksa orang-orang yang masih tinggal di negara bagian Rakhine.

"Orang-orang Rohingya di tanah tak bertuan merasa terancam dan khawatir nama mereka masuk ke dalam daftar repatriasi akan menempatkan mereka pada risiko lagi," ucap Dil Mohammed, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (19/2).

Para pemrotes menuntut penempatan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah Rakhine dan pengakuan Rohingya sebagai warga Myanmar.

Mereka juga menginginkan organisasi dan media internasional untuk terlibat dalam proses repatriasi dan memantau keseluruhan situasi, bersamaan dengan implementasi penuh rekomendasi yang dibuat dalam laporan Komisi Penasihat Kofi Anan dan usulan dari Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

Dil Mohammad mengatakan bahwa para pengungsi tidak akan kembali ke tanah air mereka sampai tuntutan mereka terpenuhi.