Sekjen PBB: Iran Kemungkinan Berikan Rudal Balistik ke Houthi

NEW YORK - Iran kemungkinan akan menentang seruan untuk menghentikan proyek rudal balistik meski mematuhi kesepakatan nuklir. Demikian peringatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres.

Guterres mengatakan hal itu dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB yang sedang menyelidiki kemungkinan pengiriman rudal balistik Iran ke pemberontak Houthi di Yaman. Rudal tersebut diduga telah digunakan dalam peluncuran yang ditujukan ke Arab Saudi pada bulan Juli dan November.

Dalam laporan tersebut, Guterres menekankan bahwa kesepakatan nuklir tetap cara terbaik untuk memastikan sifat damai program nuklir Iran secara damai.

Dia mengatakan keputusan Presiden Donald Trump pada bulan Oktober untuk tidak mengesahkan kesepakatan di bawah undang-undang Amerika Serikat (AS) menciptakan ketidakpastian yang cukup besar tentang masa depan kesepakatan itu.

"Saya yakin bahwa Amerika Serikat telah menyatakan komitmennya untuk tetap mengikuti rencana aksi komprehensif bersama untuk saat ini," imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (14/12/2017).

Guterres menyambut baik dukungan untuk kesepakatan ini dari pihak-pihak lainnya, termasuk China, Rusia, Inggris, Prancis dan Jerman, Uni Eropa dan lainnya.

"Saya mendorong Amerika Serikat untuk mempertahankan komitmennya terhadap rencana tersebut dan untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas untuk kawasan ini sebelum mengambil langkah lebih lanjut," katanya.

"Demikian pula, saya mendorong Republik Islam Iran untuk mempertimbangkan dengan hati-hati kekhawatiran yang diajukan oleh peserta lain dalam rencana tersebut," sambungnya.

Guterres mengatakan PBB mempelajari puing-puing dari rudal yang ditembakkan ke Yanbu di Arab Saudi pada 22 Juli dan di Ibu Kota Riyadh pada 4 November.

Dia mengatakan Prancis, Jerman, Inggris dan AS telah mengirim sebuah surat yang mengatakan bahwa kendaraan peluncuran ruang angkasa Simorgh yang diluncurkan Iran pada tanggal 27 Juli, jika dikonfigurasi sebagai rudal balistik, secara inheren mampu menjadi senjata nuklir.

Namun Guterres mengatakan Rusia, sekutu Iran, mengirim sebuah surat pada bulan Agustus yang menyatakan bahwa resolusi dewan keamanan hanya berisi seruan agar Iran tidak menjalankan proyek pembuatan rudal - bukan sebuah larangan. Dia mengatakan Iran mengklaim bahwa kendaraan peluncuran tersebut merupakan bagian dari kegiatan ilmiah dan teknologi yang terkait dengan penggunaan teknologi ruang angkasa yang bertekad untuk dikejar.

"Dewan Keamanan sempat membahas peluncuran tersebut pada bulan September lalu, dan tidak ada konsensus di antara anggota dewan mengenai bagaimana hal itu terkait dengan resolusi 2015," Guterres mengatakan.

Ia mengatakan bahwa Israel telah memprotes bahwa uji coba rudal balistik Qiam Iran pada bulan November 2016 menggunakan Bintang Daud sebagai sasaran yang dituju dan mengutip rudal balistik lainnya yang dilaporkan diluncurkan pada sasaran di Suriah pada bulan Juni. Prancis, Jerman, Inggris dan AS juga memprotes tes ini, serta uji coba rudal jarak menengah pada 4 Juli.

Sekretaris jenderal mengatakan bahwa Iran telah menyebut klaim Israel atas sasaran yang ditandai dengan Bintang Daud sebagai sebuah kepalsuan semata.

"Iran juga mengatakan kemampuan militernya, termasuk rudal balistik, belum dirancang untuk dapat mengirim senjata nuklir dan berada di luar lingkup resolusi dewan keamanan," tukas Guterres.