Netanyahu: Palestina Harus Hadapi Kenyataan Soal Yerusalem

PARIS - Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa warga Palestina harus memahami kenyataan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel untuk bergerak menuju perdamaian. Ia mengatakan hal itu ditengah demonstrasi yang berlangsung di dunia Muslim dan Arab atas keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Zionis itu.

Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Yerusalem telah menjadi Ibu Kota Israel selama 3.000 tahun dan tidak pernah menjadi Ibu Kota 'orang lain'. Ia pun menyatakan bahwa upaya untuk menolak koneksi milenium orang-orang Yahudi ke Yerusalem tidak masuk akal.

"Anda bisa membacanya dalam sebuah buku yang sangat bagus - ini disebut Alkitab," katanya usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Anda dapat membacanya lewat Alkitab. Anda dapat mendengarnya dalam sejarah komunitas Yahudi di seluruh diaspora kita di mana lagi ibu kota Israel, jika bukan di Yerusalem?" ujarnya.

"Semakin cepat orang-orang Palestina mengatasi kenyataan ini, semakin cepat kita akan bergerak menuju perdamaian," tukasnya seperti dikutip dari BBC, Senin (11/12/2017).

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Rabu lalu. Ia pun akan memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan sepihak AS ini menuai penolakan dan kecaman dari dunia internasional. Dunia internasional menilai keputusan atas Yerusalem harus diambil dalam sebuah perundingan antara Palestina dan Israel.

Israel merebut Yerusalem Timur dari Arab dalam perang Timur Tengah 1967. Negara Zionis ini kemudian mencaploknya, dan menyatakan seluruh kota sebagai Ibukotanya - sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki Israel dan Jalur Gaza.

Perundingan damai Israel-Palestina telah dibekukan sejak tahun 2014, meskipun penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner memimpin upaya Trump untuk memulai kembali usaha mereka namun sejauh ini upaya tersebut menunjukkan sedikit kemajuan.