alexa snippet

Komite Senat AS Pertanyakan Otoritas Nuklir Trump

Komite Senat AS Pertanyakan Otoritas Nuklir Trump
Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian
A+ A-
WASHINGTON - Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS) menggelar sidang dengar pendapat bertajuk Authority to Order the Use of Nuclear Weapons (Kewenangan untuk Memberikan Perintah Menggunakan Senjata Nuklir). Sidang ini dilakukan untuk memeriksa otoritas presiden untuk meluncurkan serangan nuklir.

Ini adalah untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun, Senat AS memeriksa otoritas presiden dalam menggunakan senjata nuklir. Terakhir kali Kongres memperdebatkan masalah ini adalah pada bulan Maret 1976.

Beberapa Senator menyatakan keprihatinannya bahwa presiden mungkin secara tidak bertanggung jawab akan memerintahkan serangan nuklir. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia harus memiliki wewenang untuk bertindak tanpa campur tangan dari protokol.

"Ini bukan diskusi hipotetis," kata Senator Ben Cardin, senator Partai Republik dari Maryland seperti dikutip dari BBC, Rabu (15/11/2017).

Beberapa senator yang hadir mengatakan bahwa mereka khawatir dengan keleluasaan presiden untuk melakukan serangan nuklir.

"Kami khawatir bahwa presiden sangat tidak stabil, mudah berubah pikiran, memiliki proses pengambilan keputusan yang sangat tidak biasa, sehingga dia dapat memerintahkan serangan senjata nuklir yang secara liar keluar dari selangkah dengan kepentingan keamanan nasional AS," kata Chris Murphy, seorang senator Partai Demokrat dari Connecticut.

Sedangkan Senator Edward Markey, seorang Demokrat dari Massachusetts, terdengar skeptis. "Saya tidak berpikir kita harus mempercayai para jenderal untuk menjadi pemeriksa pada presiden," katanya.

Salah satu pertanyaan utama di persidangan adalah apakah para senator, dan warga Amerika pada umumnya, memiliki kepercayaan pada presiden untuk membuat keputusan semacam itu dalam hitungan menit atau bahkan beberapa detik.

Pada saat itu, sekretaris pertahanan, pejabat militer dan protokoler tidak punya banyak waktu untuk meninjau kembali keputusan presiden tersebut.

Beberapa senator mengatakan bahwa presiden harus memiliki kebebasan untuk bertindak cepat dan tegas dalam situasi seperti itu.

"Presiden AS harus memiliki kapasitas untuk merespons jika kita diserang dan tidak dielakkan oleh sekelompok protokoler bunker," ujar senator Marco Rubio.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top