Pemimpin Catalan Tuding Raja Spanyol Dukung Agresi Madrid

BARCELONA - Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont mengklaim intitusi Catalan telah mengalami agresi oleh negara dengan dukungan Raja Spanyol Felipe VI. Puigdemont menuduh Raja Felipe mendukung tindakan agresif pemerintah di Madrid yang membatasi hak daerah otonom.

Pihak berwenang Spanyol memutuskan untuk melaksanakan Pasal 155 Konstitusi Spanyol, untuk mencabut otonomi Catalonia dalam kondisi tertentu. Secara khusus, pemerintah Spanyol mengumumkan keputusannya untuk membubarkan pemerintah Catalan dan mengadakan pemilihan cepat parlemen daerah sesegera mungkin. Langkah-langkah ini diharapkan bisa diadopsi oleh Senat selama pertemuan pada tanggal 27 Oktober.

"Ini bukan pertama kalinya ketika institusi Catalan diserang oleh negara dengan dukungan raja dalam upaya untuk melemahkan, membingungkan atau secara langsung menekan mereka," kata Puigdemont seperti disitat dari Sputnik, Minggu (22/10/2017).

"Orang-orang Catalan telah berulang kali mengatasi tindakan agresi, menyadari bahwa (agresi) menyembunyikan ketidakmampuan negara untuk membuat keputusan politik, dan dengan demikian mereka (orang Catalan) menjadi semakin kuat dan tegas, semakin ingin pemerintahan yang mandiri," sambung Puigdemont.

Awal pekan ini, Raja Felipe VI mendesak Spanyol untuk menahan upaya pemisahan sebagian wilayah nasionalnya dan karenanya mendukung proses pasal 155 Konstitusi Spanyol.

Pada tanggal 1 Oktober, lebih dari 90 persen lebih dari 2,2 juta warga Catalan yang berpartisipasi dalam referendum regional mengenai kemerdekaan mendukung pemisahan wilayah tersebut dari Spanyol. Referendum tersebut dianggap ilegal oleh Madrid.

Pada tanggal 10 Oktober, Puigdemont mengumumkan bahwa hasil pemungutan suara memungkinkan deklarasi kemerdekaan. Namun, pemimpin Catalan meminta parlemen daerah untuk menunda proklamasi tersebut guna membuka jalan bagi dialog dengan Madrid.

Pada hari Kamis, setelah Puigdemont gagal memenuhi batas waktu yang ditetapkan oleh Madrid untuk mengklarifikasi apakah wilayah tersebut telah mengumumkan kemerdekaan, kabinet Spanyol mengatakan akan mengadakan pertemuan darurat untuk memulai prosedur Pasal 155.