Filipina Tolak Laporan Tentang Pembunuhan di Luar Hukum

MANILA - Pemerintah Filipina menolak rekomendasi dari beberapa negara anggota PBB untuk menyelidiki pembunuhan di luar proses hukum. Hal ini terkait dengan perang intensif Presiden Rodrigo Duterte terhadap obat-obatan terlarang.

Manila berpendapat bahwa negara tersebut telah membahas masalah ini dalam dialog interaktif dan menolak adanya pembunuhan di luar hukum.

"Filipina telah cukup menjelaskan bahwa kematian yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye anti-narkoba bukanlah EJKs," bunyi pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Filipina. EJKs merujuk pada extrajudicial killings atau pembunuhan di luar hukum.

"Ini adalah kematian yang disebabkan oleh operasi penegakan hukum yang sah atau kematian yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut menyusul peraturan keterlibatan yang mapan oleh penegak hukum negara tersebut," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (23/9/2017).

Manila hanya menerima 103 dari 257 rekomendasi yang dibuat pada sidang ke 36 dari Universal Periodic Review (UPR) dari situasi hak asasi manusia Filipina di bulan Mei, dengan memperhatikan 154 proposal sisanya.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa 99 dari 154 proposal dapat didukung namun pemerintah tidak dapat menjamin pelaksanaannya.

Sementara 55 rekomendasi terakhir tidak disetujui karena premis dan konteks mereka disapu, samar-samar dan bahkan bertentangan dengan proses demokrasi negara tersebut.

Selain mereka yang menyerukan penyelidikan independen terhadap dugaan pembunuhan di luar proses hukum, Manila juga menolak seruan untuk menolak hukuman mati, menurunkan usia minimum pertanggungjawaban pidana. Manila juga menolak permintaan untuk mengizinkan pelapor khusus PBB melakukan pembunuhan di luar hukum Agnes Callamard untuk melakukan kunjungan ke negara itu.

Perang narkoba berdarah Duterte telah berulang kali dikritik oleh PBB dan kelompok hak asasi lainnya di seluruh dunia.

Sejak menjabat Juni tahun lalu, kampanye anti-narkoba Duterte telah menyebabkan kematian lebih dari 7.000 orang, menurut Human Rights Watch (HRW).

Angka sengketa polisi yang diedarkan oleh kelompok hak asasi internasional dan mengklaim 2.700 orang tewas dalam operasi tersebut.

"Pemerintah mengecam upaya yang disengaja untuk memasukkan semua pembunuhan terkait kampanye melawan obat-obatan terlarang sebagai pembunuhan di luar proses hukum dan untuk mengatakan bahwa mereka disponsori negara," demikian bunyi pernyataan itu.