Duterte Undang Komisi HAM PBB Buka Kantor di Filipina

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan, ia akan mengundang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCR) untuk membuka kantor di Filipina, dan bergabung dengan semua operasi anti-narkotika di negara tersebut. OHCR adalah satu pihak yang paling sering mengkritik kebijakan anti-narkoba Duterte.

Berbicara kepada wartawan di Manila, Duterte mengatakan, jika OHCR membuka kantor perwakilan di Manila, ia akan memerintahkan polisi untuk tidak melakukan operasi tanpa kehadiran pengamat OHCR. Dia menegaskan, setiap operasi anti-narkoba yang dilakukan harus transparan.

"Saya secara pribadi, melalui sebuah saluran resmi akan mengundang komisi HAM untuk mendirikan kantor satelit di sini," kata Duterte dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (18/9).

"Saya akan memberitahu komandan di kantor polisi untuk tidak beroperasi tanpa perwakilan OHCR dan setiap orang harus memakai kamera, sehingga semuanya transparan," sambungnya.

Sikap Duterte ini sendiri bisa terbilang mengejutkan. Sebab, dalam beberapa kesempatan sebelumnya Duterte selalu mencela OHCR, karena terus melemparkan krititan terhadap dirinya. Ia juga sempat mengancam akan menarik diri dari PBB sebagai bentuk protes atas gelombang kritik yang datang.

Pendekatan baru Duterte terhadap PBB datang saat Kepolisian Nasional Filipina (PNP) mendapat banyak kritik atas kematian dua remaja pada bulan lalu. Polisi mengatakan, mereka terbunuh dalam pembelaan diri, namun para aktivis dan lawan politik mengatakan bahwa pembunuhan itu berdarah dingin.