AS Desak Militer Myanmar Hentikan Kekerasan pada Etnis Rohingya

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Akibat kekerasan yang terjadi, ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Sarah Huckabee Sanders menyatakan, AS sangat terusik oleh krisis yang sedang berlangsung Rakhine yang terjadi setelah serangan terhadap sejumlah pos pihak keamanan Myanmar pada tanggal 25 Agustus. Dia menuturkan, AS mengecam serangan-serangan tersebut dan tindak kekerasan yang terjadi setelahnya.
"Peristiwa yang mengakibatkan penelantaran besar-besaran serta telah memakan korban ini, termasuk sejumlah besar komunitas etnis Rohingya dan minoritas lainnya, menunjukkan bahwa pasukan keamanan Myanmar tidak melindungi warga sipil. Kami merasa khawatir akan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, pembakaran desa, pembantaian, dan pemerkosaan, baik oleh aparat keamanan maupun oleh warga sipil yang bertindak dengan persetujuan aparat keamanan," ucap Sanders.
"Kami mengimbau pihak keamanan Myanmar untuk menghormati aturan hukum, menghentikan kekerasan dan mengakhiri penelantaran warga sipil dari masyarakat. Kami juga mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk bekerja sama dengan pemerintahan terpilih melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Rakhine," sambungya dalam sebuah pernyataan yang diterima Sindonews pada Rabu (13/9).

Dia kemudian mengatakan, AS menyambut baik komitmen pemerintah Myanmar untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada para korban sesegera mungkin. AS, lanjut Sanders juga mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan akses kepada media ke wilayah yang terkena dampak kekerasan secepatnya.
"Sebagian besar dari mereka yang terlantar akibat kekerasan telah mengungsi ke negara tetangga Bangladesh dan kami sangat menghargai upaya yang sungguh berarti dari Pemerintah Bangladesh dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan," tukasnya.