Senator Moskow: Berlakukan Sanksi Korut di Rusia, AS Deklarasikan Perang

MOSKOW - Senator senior Rusia, Kontantin Kosachev, mengecam rencana Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) di negara asing, termasuk Rusia. Menurutnya, menggunakan wilayah Rusia untuk memberlakukan sanksi terhadap Korut sama halnya mendeklarasikan perang.

Jika rencana AS itu benar-benar dijalankan, maka Angkatan Laut AS akan mengontrol pelabuhan-pelabuhan negara lain. Tindakan seperti itu, kata Kosachev, merupakan pelanggaran hukum internasional.

”Perwujudan rancangan undang-undang (AS) ini mencakup skenario kekuatan yang diajukan, di mana Angkatan Laut AS akan melakukan pemeriksaan wajib semua kapal.

Skenario seperti itu tidak terpikirkan karena ini berarti sebuah deklarasi perang,” ujar Kosachev, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi untuk Hubungan Internasional, yang dikutip RIA Novosti.

Komentar politisi Rusia ini muncul tak lama setelah Kongres AS menyetujui RUU tentang penjatuhan sanksi tambahan terhadap Korea Utara, yang memungkinkan AS mengendalikan pelabuhan laut dan rute laut di Timur Jauh, termasuk pelabuhan Vanino, Nakhodka dan Vladivostok di Rusia.

RUU tersebut juga memperluas kewenangan presiden Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu-individu yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

RUU tersebut harus diloloskan oleh Senat AS dan ditandatangani oleh presiden AS sendiri sebelum resmi diberlakukan. Kosachev berharap rencana AS memberlakukan sanksi pada Korea Utara di negara asing tidak akan pernah terjadi.

Wakil Ketua Komite Duma Negara untuk Pertahanan dan Keamanan, Frits Klintsevich, mengatakan bahwa kemungkinan kontrol eksternal atas pelabuhan laut Rusia tidak mungkin terjadi. Namun, faktanya pembuat rancangan undang-undang AS telah mendiskusikan usulan tersebut.

Menurutnya, mustahil tindakan AS akan berhasil memaksa Korea Utara untuk mengubah arah kebijakannya.

”Yang menarik perhatian adalah daftar negara dimana anggota kongres AS ingin memiliki kontrol khusus atas pelabuhan laut,” katanya. "Ini adalah Rusia, China, Iran dan Suriah. Amerika Serikat kembali mencoba memperluas yurisdiksinya di seluruh dunia. Seolah-olah mereka mengatakan kepada Rusia, China, Iran dan Suriah bahwa negara-negara ini adalah tersangka kejahatan,” imbuh dia.

Politisi Rusia lainnya, Andrey Krasov, mengatakan bahwa RUU AS itu akan mendapat respons yang tepat dari negaranya jika nekat disahkan.

"Pemerintah AS akan menerima respons simetris terhadap langkah-langkah yang tidak bersahabat terhadap Rusia dan sekutu kami. Bagaimanapun, tidak ada kapal AS yang akan memasuki perairan kami,” kata Krasov yang dikutip Sabtu (6/5/2017).