Demonstran Bawa Poster Bunuh Erdogan, Turki Panggil Utusan Swiss

ANKARA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Turki memanggil kuasa urusan Swiss di Ankara. Pemanggilan untuk menyampaikan keluhan terhadap aksi protes di Bern yang menyebut Turki mendukung terorisme dan termasuk poster yang menyerukan pembunuhan Presiden Tayyip Erdogan.

Kemlu Turki berharap pemerintah Swiss untuk memulai penyelidikan kriminal terhadap aksi demonstrasi itu.

"Langkah-langkah hukum dan administrasi yang akan diambil oleh pemerintah federal dan lokal Swiss akan diikuti oleh otoritas keamanan kami dan upaya kami terhadap hal ini akan terus berlanjut," kata Kemlu Turki dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (26/3/2017).

"Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga menelepon rekannya asal Swiss untuk mengekspresikan kemarahan Ankara," kata kementerian itu lagi.

Seorang juru bicara Kemlu Swiss telah mengkonfirmasi jika Ankara telah memanggil utusannya dan mengatakan insiden itu akan diselidiki. "Pihak yang berwenang harus memeriksa apakah penyelenggara reli telah melanggar persyaratan izin atau jika ada tindak pidana lain," katanya.

Ribuan orang termasuk pengunjuk rasa Kurdi bergabung dalam unjuk rasa di ibukota Swiss menyerukan 'Tidak' pada referendum Turki pada 16 April mendatang. Referendum dinilai bisa memberikan Erdogan kekuatan yang besar di bawah perubahan konstitusi.

Penyelenggara dan polisi Bern mengatakan rally telah berlalu dengan damai.

Michael Sorg, juru bicara Swiss Sosial Demokrat, salah satu penyelenggara demonstrasi, mengkonfirmasi soal poster anti-Erdogan. "Itu adalah satu-satunya poster yang berada di bawah batas kesopanan. Semua poster lainnya layak," katanya.

Pada hari Sabtu, Erdogan telah mengecam Swiss selama demonstrasi dan mengatakan para demonstran termasuk pendukung kelompok teroris. Mengacu pada poster dirinya dengan pistol menunjuk ke kepalanya, Erdogan mengatakan: "Mungkinkah ada mentalitas seperti itu, pemahaman seperti itu?"

Isu referendum telah memicu ketegangan antara Turki dengan beberapa negara Eropa, termasuk Jerman. Itu terjadi setelah mereka melarang menteri Turki berkampanye di wilayah mereka untuk memberikan suara 'Ya' dalam referendum.