Isu Penyadapan Telepon, Ingatkan Luka Lama SBY dan Australia

JAKARTA - Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa pembicaraan teleponnya disadap di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kasus dugaan penyadapan telepon SBY ini mengingatkan "luka lama" soal penyadapan telepon yang dilakukan intelijen Australia di masa lalu.

SBY dalam konferensi pers kemarin menuntut Presiden Jokowi memberikan penjelasan, karena dianggap membiarkan percakapan teleponnya disadap. Isu penyadapan telepon SBY ini muncul ketika terdakwa kasus dugaan penistaan kitab suci Alquran, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mempertanyakan kontak telepon antara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin—saksi di pengadilan—dengan SBY.

Gubernur Basuki atau Ahok bertanya hal itu karena ada laporan media soal percakapan telepon SBY dengan Ketua MUI tersebut. Ahok mempertanyakan, apakah SBY dalam kontak telepon itu meminta Ketua MUI mengeluarkan fatwa soal kasus yang menjeratnya. KH Ma’ruf Amin dalam sidang membantah melakukan kontak telepon dengan SBY.

SBY yang sudah berkuasa dua periode menuntut Presiden Jokowi menjelaskan apakah lembaga negara terkait membiarkan pembicaraan teleponnya disadap. ”Jika benar maka saya berharap Presiden Jokowi memikul tanggung jawab dan menjelaskan mengapa dia membiarkan hal ini terjadi,” kata Yudhoyono.

”Kesimpulan saya (penyadapan) berdasarkan laporan pihak Ahok, yang mengaku memiliki bukti atau transkrip atau apapun mengenai percakapan saya dengan KH Ma'ruf Amin,” lanjut SBY. Dia juga menuntut untuk diberikan transkrip percakapannya dengan KH Ma'ruf Amin.

Penyadapan telepon SBY pernah dilakukan intelijen Australia. Pada tahun 2013, dokumen intelijen yang bocor ke publik mengungkapkan bahwa agen mata-mata Direktorat Sinyal Australia menguping percakapan telepon SBY selama 15 hari pada bulan Agustus 2009.

Selain SBY, ada sembilan tokoh kunci di pemerintahan Yudhoyono—termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Negara Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono)—juga disadap. Kasus itu membuat hubungan Australia dan Indonesia rusak. PM Australia saat itu, Tony Abbot, tidak menyangkal dan tidak membenarkan bocoran dokumen soal penyadapan telepon SBY. Abbot menolak mengomentari setiap kerja intelijen Australia.