AS Longgarkan Sanksi untuk Percepat Pengiriman Bantuan Korban Gempa Suriah
loading...
AS Longgarkan Sanksi untuk Percepat Pengiriman Bantuan Korban Gempa Suriah. FOTO/Reuters
A
A
A
LONDON - Amerika Serikat (AS) telah melonggarkan sanksi terhadap Suriah . Langkah ini diambil untuk mempercepat pengiriman bantuan ke barat laut negara itu, yang hampir tidak menerima bantuan kemanusiaan sejak gempa bumi awal pekan ini.
Departemen Keuangan AS mengeluarkan pengecualian 180 hari untuk "transaksi yang terkait dengan bantuan gempa". Tetapi, analis mengatakan kepada The Guardian, langkah tersebut akan memiliki dampak praktis yang kecil di wilayah yang rusak parah akibat konflik dan sebagian besar berada di bawah kendali oposisi.
“Saya tidak berpikir ini akan tiba-tiba membuka pintu air dan memungkinkan akses dan pengiriman kemanusiaan tanpa hambatan di Suriah,” kata Delaney Simon, analis senior di program AS International Crisis Group.
“Ada terlalu banyak masalah akses lainnya. Tapi, saya berharap lisensi tersebut akan meredakan kekhawatiran penyedia keuangan, sektor swasta, dan aktor lainnya, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sanksi tidak akan menjadi risiko bagi mereka untuk terlibat di Suriah,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo mengatakan pemerintah AS "tidak akan menghalangi upaya penyelamatan nyawa rakyat Suriah."
Menurutnya, AS memperhatikan bahwa sanksi sudah berisi "pengecualian yang kuat" untuk upaya kemanusiaan. “Amandemen sementara tersebut merupakan "lisensi umum menyeluruh" untuk semua upaya bantuan gempa,” kata Adeyemo.
Tetapi Charles Lister, direktur program Suriah Institut Timur Tengah, mengatakan, penundaan bantuan adalah akibat dari tuntutan rezim Suriah untuk mengontrol semua pengiriman ke wilayah tersebut.
“Itu tampaknya telah melumpuhkan kemauan, bukan kemampuan, tetapi kemauan PBB untuk bertindak terus terang dan dengan cara yang berani, dan tetap memberikan pemulihan gempa, di seberang perbatasan,” tambahnya.
Meski begitu, Lister menyambut baik keputusan AS sebagai sarana untuk menolak upaya Damaskus dan sekutunya untuk menyarankan sanksi Barat sebagai penyebab penundaan.
Departemen Keuangan AS mengeluarkan pengecualian 180 hari untuk "transaksi yang terkait dengan bantuan gempa". Tetapi, analis mengatakan kepada The Guardian, langkah tersebut akan memiliki dampak praktis yang kecil di wilayah yang rusak parah akibat konflik dan sebagian besar berada di bawah kendali oposisi.
“Saya tidak berpikir ini akan tiba-tiba membuka pintu air dan memungkinkan akses dan pengiriman kemanusiaan tanpa hambatan di Suriah,” kata Delaney Simon, analis senior di program AS International Crisis Group.
“Ada terlalu banyak masalah akses lainnya. Tapi, saya berharap lisensi tersebut akan meredakan kekhawatiran penyedia keuangan, sektor swasta, dan aktor lainnya, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sanksi tidak akan menjadi risiko bagi mereka untuk terlibat di Suriah,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo mengatakan pemerintah AS "tidak akan menghalangi upaya penyelamatan nyawa rakyat Suriah."
Menurutnya, AS memperhatikan bahwa sanksi sudah berisi "pengecualian yang kuat" untuk upaya kemanusiaan. “Amandemen sementara tersebut merupakan "lisensi umum menyeluruh" untuk semua upaya bantuan gempa,” kata Adeyemo.
Tetapi Charles Lister, direktur program Suriah Institut Timur Tengah, mengatakan, penundaan bantuan adalah akibat dari tuntutan rezim Suriah untuk mengontrol semua pengiriman ke wilayah tersebut.
“Itu tampaknya telah melumpuhkan kemauan, bukan kemampuan, tetapi kemauan PBB untuk bertindak terus terang dan dengan cara yang berani, dan tetap memberikan pemulihan gempa, di seberang perbatasan,” tambahnya.
Meski begitu, Lister menyambut baik keputusan AS sebagai sarana untuk menolak upaya Damaskus dan sekutunya untuk menyarankan sanksi Barat sebagai penyebab penundaan.
(esn)
Explore More