AS Cap Wagner Rusia Organisasi Kriminal, Bagaimana dengan Blackwater Amerika?

MOSKOW - Kepala kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group , Yevgeny Prigozhin, menyurati Gedung Putih sebagai protes setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) menetapkan kelompok itu sebagai organisasi kriminal transnasional.

Perusahaan Militer Swasta (PMC) Wagner Group terlibat perang di Ukraina membela Moskow. Bahkan, peran kelompok ini sangat dominan sehingga Washington menilainya sebagai pesaing militer resmi Rusia dalam berebut "prestasi".

Prigozhin tak terima ketika Amerika melabeli Wagner Group sebagai organisasi kriminal transnasional sebagaimana diumumkan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby.

"Bisakah Anda mengklarifikasi kejahatan apa yang dilakukan oleh PMC Wagner," tulis Prigozhin dalam surat pendek berbahasa Inggris dan Rusia yang dibagikan di saluran Telegram miliknya.

Baca juga: AS Tetapkan Wagner Group sebagai Organisasi Kriminal Transnasional

Kirby sebelumnya mengatakan bahwa Wagner Group memiliki sekitar 50.000 milisi di Ukraina, 80 persen di antaranya telah diambil dari penjara.

Dia mengungkapkan bagaimana foto-foto intelijen AS dari bulan November menunjukkan Korea Utara memasok senjata ke Wagner seperti roket dan rudal infanteri, yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Wagner adalah organisasi kriminal yang melakukan kekejaman yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia," kata Kirby dalam pengumumannya.

Menurutnya, penetapan itu dapat membuka jalan bagi sanksi yang lebih luas terhadap jaringan global kelompok tersebut, yang menjangkau hingga ke Afrika.

Penunjukan Wagner Group sebagai organisasi kriminal transnasional diikuti dengan pembekukan aset apa pun di AS yang terkait dengan kelompok tersebut.

Baca juga: Dinyatakan Organisasi Kriminal, Bos Tentara Bayaran Wagner Rusia Surati AS

Amerika Serikat juga melarang warganya untuk memberikan dana, barang, dan layanan kepada Wagner Group.

Pembekuan aset Prigozhin di Eropa adalah salah satu tujuan tindakan hukum yang dilakukan di London oleh firma hukum McCue Jury & Partners yang mengeluarkan "letter before action [surat sebelum tindakan]" terhadapnya pada bulan November sebagai bagian dari kampanye hukum masyarakat sipil melawan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin.

Diambil atas nama warga Ukraina, firma hukum itu mengatakan Wagner menggunakan penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan sebagai senjata perang.

Prigozhin menggambarkan Wagner sebagai pasukan independen dengan pesawat, tank, roket, dan artilerinya sendiri dan mengeklaim pujian atas kemajuan menuju kota Bakhmut di Oblast Donetsk dan perebutan wilayah Soledar di dekatnya.

Prigozhin selama ini secara terbuka mengkritik para jenderal dan pejabat pertahanan Rusia atas kinerja mereka di medan perang Ukraina. Sikap blakblakannya inilah yang dinilai Amerika bahwa Wagner menjadi rival Kementerian Pertahanan dalam berebut pengaruh.

Kelompok Institute for the Study of War (ISW) mengatakan dalam penilaiannya pada Jumat pekan lalu bahwa Wagner Group tampaknya berjuang untuk menampilkan dirinya sebagai struktur militer paralel yang efektif. "Sehingga semakin terbukti menjadi entitas paramiliter parasit," katanya.

Kejahatan Blackwater Amerika

Amerika Serikat juga memiliki kelompok tentara bayaran terkenal bernama Blackwater. Perusahaan militer swasta ini bahkan disebut-sebut sebagai yang terkuat di dunia.

Sepak terjang Blackwater juga meninggalkan jejak kriminal saat menjalankan misi militer Amerika di negara yang diinvasi. Meski demikian, Rusia tidak memberikan label "organisasi kriminal transnasional" pada Blackwater seperti yang dilakukan Amerika pada Wagner Group.

Jejak kriminal Blackwater yang terkenal adalah insiden "Pembantaian Nisour Square" di Irak pada 16 September 2007.

Dalam insiden itu, karyawan Blackwater Security Consulting (sekarang Constellis) menembantai 17 warga sipil Irak dan melukai 20 orang di Nisour Square, Bagdad, saat mengawal konvoi Kedutaan AS.

Pembantaian itu memicu kemarahan publik Irak dan membuat hubungana Washington dan Baghdan memanas.

Pada 2014, empat karyawan Blackwater diadili dan dihukum di pengadilan federal AS--meski pembantaian itu terjadi di Irak. Mereka dikenai tuduhan pembunuhan dan pelanggaran senjata api.

Ironisnya, empat terpidana secara kontroversial diampuni oleh Presiden Donald Trump pada Desember 2020--langkah yang dinilai melanggar hukum internasional.

Dalam pembantian di Irak, para terpidana mengeklaim bahwa konvoi Kedutaan Amerika kala itu disergap dan mereka menembaki para penyerang untuk mempertahankan konvoi.

Penyelidik pemerintah Irak Faris Saadi Abdul saat itu menyimpulkan bahwa pembantaian 17 warga sipil itu tidak beralasan.

Kesimpulan penyelidikan itu membuat izin operasi Blackwater di Irak dicabut sementara.

Menurut laporan The Washington Post kala itu, Departemen Luar Negeri Amerika menyesalkan kehilangan nyawa 17 warga sipil tak bersalah.

Pernyataan departemen itu merujuk pada laporan militer Amerika yang menguatkan pernyataan pemerintah Irak atas kejahatan Blackwater.

Biro Investigasi Federal (FBI) bahkan ikut turun tangan menyelidiki skandal Blackwater ini. Hasilnya, dari 17 warga Irak yang dibantai oleh para tentara bayaran Blackwater, setidaknya 14 orang ditembak tanpa sebab.