PBB Kecam Intimidasi Rusia pada Kelompok Penentang Perang Ukraina

Selasa, 13 September 2022 - 00:40 WIB
PBB Kecam Intimidasi Rusia pada Kelompok Penentang Perang Ukraina. FOTO/Reuters
JENEWA - Penjabat kepala hak asasi manusia PBB pada Senin (12/9/2022) mengecam "intimidasi" orang-orang di Rusia yang menyuarakan penentangan terhadap perang Ukraina . PBB memperingatkan bahwa hal itu merusak kebebasan mendasar.

Berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, wakil kepala hak asasi PBB Nada Al Nashif mengecam “intimidasi, tindakan pembatasan dan sanksi terhadap orang-orang yang menyuarakan penentangan terhadap perang di Ukraina.”



Menurutnya, tindakan ini merusak pelaksanaan kebebasan fundamental yang dijamin secara konstitusional, termasuk hak untuk berkumpul, berekspresi, dan berserikat secara bebas.



Al Nashif, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia sampai ketua baru Volker Turk menggantikan Michelle Bachelet, juga mengecam “tekanan terhadap jurnalis, pemblokiran sumber daya Internet dan bentuk penyensoran lainnya”.

“Tindakan ini tidak sesuai dengan pluralisme media dan melanggar hak untuk mengakses informasi,” kata Al Nashif, seperti dikutip dari AFP.



"Kami mendesak Federasi Rusia untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang diambil untuk memperluas label 'agen asing' untuk memasukkan individu yang dianggap 'di bawah pengaruh asing'," lanjutnya.

Dia juga meminta Kremlin untuk menahan diri dari mengkriminalisasi "kontak yang tidak diumumkan dengan perwakilan negara, organisasi asing atau internasional yang dianggap ditujukan terhadap 'keamanan' Federasi Rusia."

Komentar Al Nashif muncul pada awal sesi ke-51 dewan hak asasi manusia, yang akan berlangsung hingga 7 Oktober. Awal tahun ini, dewan memerintahkan penyelidikan pelanggaran tingkat tinggi oleh pasukan Rusia di Ukraina sejak invasi skala penuh pada 24 Februari.



Tetapi, ada tekanan yang semakin besar bagi badan tersebut untuk juga mengalihkan pandangannya pada pelanggaran hak di dalam Rusia.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mendesak negara-negara Uni Eropa untuk memimpin sebuah resolusi untuk menunjuk seorang ahli independen yang dikenal sebagai Pelapor Khusus untuk memeriksa situasi tersebut.

Namun keputusan belum diambil, dengan negara-negara Barat mewaspadai dampaknya jika mereka mengajukan resolusi tetapi gagal mengumpulkan cukup suara untuk meloloskannya di dewan beranggotakan 47 orang.
(esn)
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More