Tolak Aneksasi Israel, BKSAP Galang Dukungan Parlemen Dunia
Rabu, 01 Juli 2020 - 23:01 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon. Foto/Sindonews
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon mengutuk keras rencana terbaru aneksasi Israel atas sekitar 30% wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Dia menegaskan tindakan tersebut tak dapat diterima dari aspek apapun terutama norma dan hukum internasional. “Ini jelas pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 242 tahun 1967, diperkuat Resolusi DK PBB No 338 tahun 1973 yang menyerukan Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam Perang Enam Hari 1967, termasuk wilayah Tepi Barat,” papar Fadli Zon.
BKSAP mengingatkan dampak terburuk aneksasi tersebut yakni masa depan negara Palestina. “Aneksasi terbaru tersebut dan aneksasi-aneksasi sebelumnya atas wilayah Palestina semakin mereduksi wilayah Palestina yang bahkan berdasarkan Proposal Trump terbaru hanya akan tersisa sekitar 15% dari keseluruhan wilayah Palestina sebelum dijajah Israel,” ujar dia.
Fadli Zon mendesak komunitas regional dan internasional, termasuk PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non Blok (GNB), ASEAN, dan lainnya untuk secara kolektif bertindak nyata menghentikan langkah ilegal Israel.
“Langkah kongkrit kolektif dan sinergis tersebut dilakukan dengan segala cara yang memungkinan termasuk isolasi Israel secara politik, ekonomi dan sosial di pentas regional dan global, yang ditujukan untuk memaksa Israel agar tunduk pada hukum dan ketentuan internasional,” kata Fadli.
Dia juga mendesak penyelesaikan konflik Palestina dan Israel secara adil dan obyektif berdasarkan tatanan global berbasis aturan.
“Dalam rentang lebih dari tujuh dekade banyak resolusi dan keputusan PBB dilanggar Israel secara telanjang dan tanpa sanksi apapun,” tegas dia.
“DPR juga telah berkirim surat ke Inter Parliamentary Union (IPU) sebagai wadah anggota parlemen global yang bekerja untuk eprdamaian, dmeokrasi dan HAM agar IPU menolak keras aneksasi terbaru Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan,” papar Fadli Zon. (Lihat Video: Diburu Peminat Sepeda Lipat, Kreuz Produksi Ratusan Sepeda)
Menurut dia, sebagai bagian dari fungsi diplomasi parlemen, DPR akan terus berkomitmen menggalang dukungan insan parlemen regional dan global dalam mewujudkan negara Paelstina merdeka dan berdaulat. (Lihat Infografis: AU India Lebih Diunggulkan, Jika Perang Udara dengan AU China)
Dia menegaskan tindakan tersebut tak dapat diterima dari aspek apapun terutama norma dan hukum internasional. “Ini jelas pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 242 tahun 1967, diperkuat Resolusi DK PBB No 338 tahun 1973 yang menyerukan Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam Perang Enam Hari 1967, termasuk wilayah Tepi Barat,” papar Fadli Zon.
BKSAP mengingatkan dampak terburuk aneksasi tersebut yakni masa depan negara Palestina. “Aneksasi terbaru tersebut dan aneksasi-aneksasi sebelumnya atas wilayah Palestina semakin mereduksi wilayah Palestina yang bahkan berdasarkan Proposal Trump terbaru hanya akan tersisa sekitar 15% dari keseluruhan wilayah Palestina sebelum dijajah Israel,” ujar dia.
Fadli Zon mendesak komunitas regional dan internasional, termasuk PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non Blok (GNB), ASEAN, dan lainnya untuk secara kolektif bertindak nyata menghentikan langkah ilegal Israel.
“Langkah kongkrit kolektif dan sinergis tersebut dilakukan dengan segala cara yang memungkinan termasuk isolasi Israel secara politik, ekonomi dan sosial di pentas regional dan global, yang ditujukan untuk memaksa Israel agar tunduk pada hukum dan ketentuan internasional,” kata Fadli.
Dia juga mendesak penyelesaikan konflik Palestina dan Israel secara adil dan obyektif berdasarkan tatanan global berbasis aturan.
“Dalam rentang lebih dari tujuh dekade banyak resolusi dan keputusan PBB dilanggar Israel secara telanjang dan tanpa sanksi apapun,” tegas dia.
“DPR juga telah berkirim surat ke Inter Parliamentary Union (IPU) sebagai wadah anggota parlemen global yang bekerja untuk eprdamaian, dmeokrasi dan HAM agar IPU menolak keras aneksasi terbaru Israel atas Tepi Barat dan Lembah Yordan,” papar Fadli Zon. (Lihat Video: Diburu Peminat Sepeda Lipat, Kreuz Produksi Ratusan Sepeda)
Menurut dia, sebagai bagian dari fungsi diplomasi parlemen, DPR akan terus berkomitmen menggalang dukungan insan parlemen regional dan global dalam mewujudkan negara Paelstina merdeka dan berdaulat. (Lihat Infografis: AU India Lebih Diunggulkan, Jika Perang Udara dengan AU China)
(sya)
tulis komentar anda