Taktik AS Normalisasi Arab Saudi-Israel dengan Libatkan Mesir
Kamis, 26 Mei 2022 - 08:07 WIB
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett (kiri) saat berbicara dengan Presiden AS Joe Biden. AS berusaha menormalisasikan hubungan Israel dan Arab Saudi dengan melibatkan Mesir. Foto/REUTERS
TEL AVIV - Amerika Serikat (AS) diam-diam menengahi pembicaraan antara Arab Saudi , Israel dan Mesir mengenai transfer dua pulau strategis Laut Merah yang dikuasai Kairo kepada Riyadh.
Itu bagian dari taktik Amerika untuk menormalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel.
Pembicaraan sedang berlangsung untuk menyelesaikan kesepakatan, yang dapat melihat pengaturan keamanan yang disepakati antara Israel dan Arab Saudi dan menciptakan hubungan hangat antara kedua negara untuk pertama kalinya.
Media Israel, Walla, mengungkap pembicaraan para pejabat empat negara itu. Sumber laporan media itu berasal dari pejabat Israel.
Arab Saudi secara historis menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum resolusi yang adil ditemukan untuk Palestina.
Negosiasi, yang dipelopori oleh koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah Brett McGurk, bertujuan untuk meresmikan transfer pulau Tiran dan Sanafir—yang terletak secara strategis di jalur laut ke pelabuhan Aqaba di Yordania dan Eilat di Israel—dari Mesir ke Arab Saudi.
Pulau-pulau itu diduduki oleh Israel pada tahun 1967 selama Perang Enam Hari, sebelum diserahkan kembali ke kendali Mesir pada tahun 1982 ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai Camp David.
Arab Saudi telah lama mengeklaim kepemilikan pulau-pulau itu dan mengatakan Mesir mengendalikannya sejak 1950 untuk perlindungan atas permintaan Riyadh.
Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Mesir menyetujui kesepakatan antara kedua negara yang menyerahkan pulau-pulau itu ke Arab Saudi meskipun ada kemarahan publik terhadap langkah tersebut.
Namun, transfer itu menunggu kesepakatan tentang nasib pasukan pengamat multinasional—yang dibentuk sebagai bagian dari perjanjian damai Mesir-Israel 1979—yang menjamin kebebasan navigasi di selat itu.
Arab Saudi ingin mengakhiri pekerjaan pasukan multinasional tetapi berjanji untuk mempertahankannya demiliterisasi dan memastikan kebebasan navigasi.
Menurut laporan Walla, Israel meminta pengaturan keamanan alternatif untuk mengakhiri pekerjaan pasukan tersebut.
Israel juga meminta agar Arab Saudi mengizinkannya menggunakan wilayah udaranya untuk mempersingkat penerbangan ke India, Thailand, dan China.
Ia juga ingin Arab Saudi mengizinkan penerbangan langsung antara kedua negara bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji ke Makkah.
AS mendorong kesepakatan yang akan dicapai sebelum akhir Juni menjelang tur Timur Tengah yang direncanakan oleh Presiden Joe Biden, yang akan mencakup pemberhentian di Israel dan kemungkinan Arab Saudi.
Langkah Biden itu sebenarnya bertentangan dengan janji kampanyenya yang akan menjadikan Arab Saudi sebagai negara "paria" dan menandatangani rilis dokumen CIA yang menyalahkan penguasa de facto negara itu, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Normalisasi Arab-Israel
Laporan Walla yang dilansir Rabu (25/5/2022) datang dengan latar belakang dorongan normalisasi oleh AS antara Israel dan beberapa negara Arab.
Pada tahun 2020, Israel menandatangani kesepakatan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, yang kemudian dikenal sebagai Kesepakatan Abraham.
Dalam kolom yang diterbitkan di Wall Street Journal pada Maret 2021, mantan penasihat Gedung Putih Jared Kushner—yang memainkan peran penting dalam kesepakatan normalisasi—menulis bahwa normalisasi antara Arab Saudi dan Israel "di depan mata", menyatakan; "Kita menyaksikan sisa-sisa terakhir dari apa yang dikenal sebagai konflik Arab-Israel".
Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan mengatakan selama wawancara dengan CNN sebulan kemudian bahwa kesepakatan normalisasi dengan Israel akan sangat membantu dan membawa manfaat luar biasa bagi Timur Tengah. Namun, dia menegaskan bahwa itu tidak dapat terjadi tanpa membahas masalah orang-orang Palestina.
Para pejabat Arab Saudi telah berulang kali mengatakan kerajaan itu tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab, yang mensyaratkan pengakuan Israel atas pembentukan negara Palestina merdeka dalam perbatasan 1967.
Namun, pada November 2020, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) bertemu secara diam-diam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kerajaan Arab Saudi tersebut. Pertemuan itu diungkap media Israel, tapi tidak dikonfirmasi pemerintah Riyadh.
Disebut-sebut oleh mantan presiden AS Donald Trump dan para pembantunya sebagai pencapaian diplomatik yang luar biasa, kesepakatan normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel tidak menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina.
Israel terus membangun dan memperluas pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
Itu bagian dari taktik Amerika untuk menormalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel.
Pembicaraan sedang berlangsung untuk menyelesaikan kesepakatan, yang dapat melihat pengaturan keamanan yang disepakati antara Israel dan Arab Saudi dan menciptakan hubungan hangat antara kedua negara untuk pertama kalinya.
Media Israel, Walla, mengungkap pembicaraan para pejabat empat negara itu. Sumber laporan media itu berasal dari pejabat Israel.
Arab Saudi secara historis menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum resolusi yang adil ditemukan untuk Palestina.
Baca Juga
Negosiasi, yang dipelopori oleh koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah Brett McGurk, bertujuan untuk meresmikan transfer pulau Tiran dan Sanafir—yang terletak secara strategis di jalur laut ke pelabuhan Aqaba di Yordania dan Eilat di Israel—dari Mesir ke Arab Saudi.
Pulau-pulau itu diduduki oleh Israel pada tahun 1967 selama Perang Enam Hari, sebelum diserahkan kembali ke kendali Mesir pada tahun 1982 ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai Camp David.
Arab Saudi telah lama mengeklaim kepemilikan pulau-pulau itu dan mengatakan Mesir mengendalikannya sejak 1950 untuk perlindungan atas permintaan Riyadh.
Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Mesir menyetujui kesepakatan antara kedua negara yang menyerahkan pulau-pulau itu ke Arab Saudi meskipun ada kemarahan publik terhadap langkah tersebut.
Namun, transfer itu menunggu kesepakatan tentang nasib pasukan pengamat multinasional—yang dibentuk sebagai bagian dari perjanjian damai Mesir-Israel 1979—yang menjamin kebebasan navigasi di selat itu.
Arab Saudi ingin mengakhiri pekerjaan pasukan multinasional tetapi berjanji untuk mempertahankannya demiliterisasi dan memastikan kebebasan navigasi.
Menurut laporan Walla, Israel meminta pengaturan keamanan alternatif untuk mengakhiri pekerjaan pasukan tersebut.
Israel juga meminta agar Arab Saudi mengizinkannya menggunakan wilayah udaranya untuk mempersingkat penerbangan ke India, Thailand, dan China.
Ia juga ingin Arab Saudi mengizinkan penerbangan langsung antara kedua negara bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji ke Makkah.
AS mendorong kesepakatan yang akan dicapai sebelum akhir Juni menjelang tur Timur Tengah yang direncanakan oleh Presiden Joe Biden, yang akan mencakup pemberhentian di Israel dan kemungkinan Arab Saudi.
Langkah Biden itu sebenarnya bertentangan dengan janji kampanyenya yang akan menjadikan Arab Saudi sebagai negara "paria" dan menandatangani rilis dokumen CIA yang menyalahkan penguasa de facto negara itu, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Normalisasi Arab-Israel
Laporan Walla yang dilansir Rabu (25/5/2022) datang dengan latar belakang dorongan normalisasi oleh AS antara Israel dan beberapa negara Arab.
Pada tahun 2020, Israel menandatangani kesepakatan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, yang kemudian dikenal sebagai Kesepakatan Abraham.
Dalam kolom yang diterbitkan di Wall Street Journal pada Maret 2021, mantan penasihat Gedung Putih Jared Kushner—yang memainkan peran penting dalam kesepakatan normalisasi—menulis bahwa normalisasi antara Arab Saudi dan Israel "di depan mata", menyatakan; "Kita menyaksikan sisa-sisa terakhir dari apa yang dikenal sebagai konflik Arab-Israel".
Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan mengatakan selama wawancara dengan CNN sebulan kemudian bahwa kesepakatan normalisasi dengan Israel akan sangat membantu dan membawa manfaat luar biasa bagi Timur Tengah. Namun, dia menegaskan bahwa itu tidak dapat terjadi tanpa membahas masalah orang-orang Palestina.
Para pejabat Arab Saudi telah berulang kali mengatakan kerajaan itu tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab, yang mensyaratkan pengakuan Israel atas pembentukan negara Palestina merdeka dalam perbatasan 1967.
Namun, pada November 2020, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) bertemu secara diam-diam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kerajaan Arab Saudi tersebut. Pertemuan itu diungkap media Israel, tapi tidak dikonfirmasi pemerintah Riyadh.
Disebut-sebut oleh mantan presiden AS Donald Trump dan para pembantunya sebagai pencapaian diplomatik yang luar biasa, kesepakatan normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel tidak menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina.
Israel terus membangun dan memperluas pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
(min)
tulis komentar anda