AS Hendak Rebut Aset Oligarki Rusia, Kremlin: Itu Perampasan!
Sabtu, 30 April 2022 - 12:51 WIB
Kapal pesiar mewah milik oligarki Rusia, Roman Arkadyevich Abramovich. AS berencana merebut aset para oligarki Rusia untuk diserahkan ke Ukraina. Foto/REUTERS
MOSKOW - Kremlin mengecam keras rencana Amerika Serikat (AS) memperluas kewenangannya untuk merebut dan menghilangkan aset para oligarki Rusia untuk diserahkan ke Ukraina. Moskow akan menganggap tindakan itu sebagai perampasan yang menginjak-injak hak milik pribadi.
"Ini adalah preseden yang sangat berbahaya,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.
"Tindakan seperti itu akan menjadi pelanggaran berat terhadap norma hukum apa pun," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (30/4/2022).
"Langkah seperti itu hanya dapat menyebabkan ketidakpahaman dan penolakan yang mendalam," imbuh dia.
"Ini tidak lain hanyalah perampasan sederhana atas milik pribadi yang [AS] berusaha untuk membenarkan secara salah."
Komentarnya muncul sehari setelah Gedung Putih mempresentasikan serangkaian proposal komprehensif yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban para oligarki dan elite Rusia atas invasi Rusia ke Ukraina.
Usulan dari proposal tersebut termasuk mendirikan otoritas administratif yang efisien untuk menyita dan menghilangkan aset para oligarki Rusia, di antara langkah-langkah lainnya.
Pihak berwenang, termasuk perwakilan dari Departemen Keuangan dan Kehakiman, harus dapat menghilangkan properti milik individu Rusia di AS yang dikenai sanksi jika properti tersebut memiliki hubungan dengan tindakan melanggar hukum tertentu.
"Hasil dari properti yang disita kemudian harus ditransfer ke Ukraina untuk memperbaiki kerugian dari agresi Rusia,” bunyi dokumen proposal tersebut.
Sebelumnya, New York Times melaporkan bahwa Parlemen AS telah mengesahkan undang-undang yang tidak mengikat yang mendesak pemerintahan Joe Biden untuk menjual aset mewah beku milik oligarki Rusia dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan bantuan militer dan kemanusiaan tambahan ke Ukraina.
Menurut surat kabar itu, versi rancangan undang-undang (RUU) sebelumnya, yang didukung oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, antara lain, termasuk ketentuan yang memungkinkan Biden menjual aset Rusia yang disita dan menggunakan dana yang dihasilkan sebagai bantuan ke Ukraina.
RUU tersebut tersandung pada perlawanan dari Komite Urusan Luar Negeri Parlemen dan pengacara di American Civil Liberties Union (ACLU), yang menyuarakan keprihatinan tentang “tidak adanya perlindungan proses hukum” dalam RUU tersebut, yang akan membuat pengadilan Amerika membatalkan undang-undang sanksi dan sanksi itu sendiri. Hal itu disampaikan Christopher Anders, direktur kebijakan federal di ACLU.
Akibatnya, anggota Parlemen mengubah RUU itu menjadi resolusi tidak mengikat yang masih disahkan oleh 417 suara berbanding delapan di Parlemen.
Washington dan sekutunya sebelumnya telah memberlakukan serangkaian sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow atas operasi militernya di Ukraina.
Sanksi tersebut sebagian besar menargetkan sektor keuangan dan perbankan Rusia serta industri penerbangan dan luar angkasa. Negara-negara Barat juga menyita aset milik pengusaha Rusia yang dianggap dekat dengan Kremlin.
"Ini adalah preseden yang sangat berbahaya,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.
"Tindakan seperti itu akan menjadi pelanggaran berat terhadap norma hukum apa pun," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (30/4/2022).
"Langkah seperti itu hanya dapat menyebabkan ketidakpahaman dan penolakan yang mendalam," imbuh dia.
"Ini tidak lain hanyalah perampasan sederhana atas milik pribadi yang [AS] berusaha untuk membenarkan secara salah."
Komentarnya muncul sehari setelah Gedung Putih mempresentasikan serangkaian proposal komprehensif yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban para oligarki dan elite Rusia atas invasi Rusia ke Ukraina.
Usulan dari proposal tersebut termasuk mendirikan otoritas administratif yang efisien untuk menyita dan menghilangkan aset para oligarki Rusia, di antara langkah-langkah lainnya.
Pihak berwenang, termasuk perwakilan dari Departemen Keuangan dan Kehakiman, harus dapat menghilangkan properti milik individu Rusia di AS yang dikenai sanksi jika properti tersebut memiliki hubungan dengan tindakan melanggar hukum tertentu.
"Hasil dari properti yang disita kemudian harus ditransfer ke Ukraina untuk memperbaiki kerugian dari agresi Rusia,” bunyi dokumen proposal tersebut.
Sebelumnya, New York Times melaporkan bahwa Parlemen AS telah mengesahkan undang-undang yang tidak mengikat yang mendesak pemerintahan Joe Biden untuk menjual aset mewah beku milik oligarki Rusia dan menggunakan dana tersebut untuk memberikan bantuan militer dan kemanusiaan tambahan ke Ukraina.
Menurut surat kabar itu, versi rancangan undang-undang (RUU) sebelumnya, yang didukung oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, antara lain, termasuk ketentuan yang memungkinkan Biden menjual aset Rusia yang disita dan menggunakan dana yang dihasilkan sebagai bantuan ke Ukraina.
RUU tersebut tersandung pada perlawanan dari Komite Urusan Luar Negeri Parlemen dan pengacara di American Civil Liberties Union (ACLU), yang menyuarakan keprihatinan tentang “tidak adanya perlindungan proses hukum” dalam RUU tersebut, yang akan membuat pengadilan Amerika membatalkan undang-undang sanksi dan sanksi itu sendiri. Hal itu disampaikan Christopher Anders, direktur kebijakan federal di ACLU.
Akibatnya, anggota Parlemen mengubah RUU itu menjadi resolusi tidak mengikat yang masih disahkan oleh 417 suara berbanding delapan di Parlemen.
Washington dan sekutunya sebelumnya telah memberlakukan serangkaian sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow atas operasi militernya di Ukraina.
Sanksi tersebut sebagian besar menargetkan sektor keuangan dan perbankan Rusia serta industri penerbangan dan luar angkasa. Negara-negara Barat juga menyita aset milik pengusaha Rusia yang dianggap dekat dengan Kremlin.
(min)
tulis komentar anda