Rusia Kritik Uni Eropa Sekarang Jadi Organisasi Militer NATO

MOSKOW - Uni Eropa (UE) telah melakukan “pembalikan arah yang serius” dengan berubah menjadi organisasi militer yang bertindak untuk kepentingan Washington dan NATO.

Kritik tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov pada Senin (11/4/2022) dalam wawancara dengan media Rusia.

Dia mengutip pernyataan yang dibuat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell Sabtu lalu.





Pejabat UE kelahiran Spanyol itu mengatakan konflik di Ukraina "akan dimenangkan di medan perang" saat dia mengumumkan lebih banyak bantuan militer ke Kiev.



Lavrov menyebut pernyataan itu "keterlaluan."

“Ketika seorang kepala diplomatik … mengatakan konflik tertentu hanya dapat diselesaikan melalui aksi militer … Yah, itu pasti sesuatu yang personal. Dia salah bicara atau berbicara tanpa berpikir, membuat pernyataan yang tidak diminta siapa pun. Tapi itu komentar yang keterlaluan,” ujar Lavrov kepada saluran berita Rossiya 24.



Menurut Lavrov, Uni Eropa telah membuat perubahan yang nyata dalam sikapnya terhadap Rusia karena kekuatan Barat sangat marah pada Moskow karena membela kepentingan vitalnya di Ukraina alih-alih menerima peran patuh dalam “tatanan berbasis aturan” yang didominasi Washington.

“Negara-negara Barat yang bertindak dalam mengejar kepentingan Amerika berusaha mengubah Ukraina menjadi pijakan bagi penindasan terakhir terhadap Rusia,” tambah Lavrov.

Setelah Moskow menggunakan kekuatan untuk melawan ancaman itu, negara-negara Eropa membuat perubahan cepat dalam sikap mereka terhadap Rusia.

“Sekarang mencerminkan dendam dan kemarahan terhadap Rusia. Perubahan dramatis adalah bukti bahwa konflik di Ukraina bukan tentang Ukraina,” ujar Lavrov.

“Propaganda Barat mengubah cara untuk menggambarkan Rusia sebagai kejahatan murni dan (Ukraina) sebagai kebaikan murni. Rezim Ukraina saat ini mungkin merupakan mercusuar demokrasi, keadilan, kebebasan yang ditarik ke segala sesuatu yang Eropa, dengan nilai-nilai yang diklaim Eropa selalu dipatuhi,” papar menlu Rusia itu.

“Tidak ada yang benar,” tegas Lavrov.

Dia menambahkan, Ukraina adalah sarang nasionalisme radikal sementara kekuatan Barat dengan mudah melanggar norma apa pun yang sesuai dengan mereka, sambil menyuruh orang lain untuk mematuhinya.

“Kosovo dapat diakui sebagai independen tanpa referendum. Krimea tidak bisa, meskipun mengadakan referendum yang diamati oleh (banyak pemantau internasional),” papar dia menawarkan sebagai contoh standar ganda Barat.

“Di Irak, 10.000 kilometer jauhnya dari AS, mereka membayangkan beberapa ancaman terhadap keamanan nasional mereka. Mereka mengebomnya, tidak menemukan ancaman. Dan bahkan tidak mengatakan mereka minta maaf,” tutur Lavrov.

“Tetapi ketika tepat di perbatasan kami, mereka menumbuhkan neo-Nazi ultra-radikal, membuat lusinan biolab … mengerjakan bioweapon, seperti yang dibuktikan oleh dokumen, kami diberitahu bahwa kami tidak diizinkan untuk bereaksi terhadap ancaman itu,” ujar dia.

Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada tahun 2014, dan pengakuan akhirnya Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Moskow sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali dua wilayah pemberontak dengan paksa.