AS Jatuhkan Sanksi usai Putin Akui Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk
Selasa, 22 Februari 2022 - 11:48 WIB
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur sebagai negara merdeka. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) langsung menjatuhkan sanksi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayah Ukraina timur, Donetsk dan Luhansk, sebagai negara merdeka. Sanksi dijatuhkan pada dua "negara" baru tersebut.
Sanksi Amerika keluar melalui perintah eksekutif yang ditandantangai Presiden Joe Biden pada Senin malam.
"Perintah itu melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke, dari, atau di yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, yang terletak di wilayah Donbas, timur Ukraina," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CBS News, Selasa (22/2/2022).
Dengan pengakuan Rusia, Donetsk menjadi negara baru dengan nama Republik Rakyat Donetsk (DPR). Sedangkan Luhansk menjadi negara baru dengan nama Republik Rakyat Luhansk (LPR).
"Perintah itu juga memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang bertekad untuk beroperasi di wilayah Ukraina tersebut," lanjut Psaki.
"Pemerintah nantinya akan mengumumkan langkah-langkah tambahan terkait dengan pelanggaran terang-terangan hari ini terhadap komitmen internasional Rusia," paparnya.
"Untuk lebih jelasnya: langkah-langkah ini terpisah dari dan akan menjadi tambahan dari langkah-langkah ekonomi yang cepat dan berat yang telah kami persiapkan dalam koordinasi dengan Sekutu dan mitra jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut."
Pemerintahan Biden telah memperingatkan bahwa langkah Putin untuk secara resmi mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka akan disambut dengan respons cepat dan tegas dari AS dan sekutunya.
Tak lama setelah pengumuman Putin, yang ia ungkapkan dalam pidatonya selama pertemuan publik dewan keamanannya, Biden mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.
Menurut Gedung Putih, telepon antara ketiga pemimpin itu berlangsung kira-kira 30 menit dan dilakukan setelah Presiden Biden berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama sekitar 35 menit.
"Biden menelepon Zelensky untuk menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dan sangat mengutuk pengakuan Putin atas wilayah yang disengketakan," imbuh Gedung Putih.
Mengutuk pengumuman Putin, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebut langkahnya untuk mengakui kedua wilayah itu sebagai serangan yang jelas terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. "Dan contoh lain dari ketidakhormatan mencolok Presiden Putin terhadap hukum dan norma internasional," katanya.
Seorang pejabat senior administrasi Biden mengatakan kepada wartawan Senin bahwa pengumuman Putin bukan hanya pidato tentang keamanan Rusia. "Itu adalah serangan terhadap gagasan Ukraina yang berdaulat dan merdeka," kata pejabat tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim.
"Putin menjelaskan bahwa dia memandang Ukraina secara historis sebagai bagian dari Rusia...Ini adalah pidato kepada rakyat Rusia untuk membenarkan perang."
"Dalam satu jam terakhir, kami telah melihat pasukan Rusia memerintahkan untuk dikerahkan ke [DPR dan LPR] untuk apa yang disebut fungsi penjaga perdamaian," ujarnya.
Sanksi Amerika keluar melalui perintah eksekutif yang ditandantangai Presiden Joe Biden pada Senin malam.
"Perintah itu melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS ke, dari, atau di yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, yang terletak di wilayah Donbas, timur Ukraina," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CBS News, Selasa (22/2/2022).
Dengan pengakuan Rusia, Donetsk menjadi negara baru dengan nama Republik Rakyat Donetsk (DPR). Sedangkan Luhansk menjadi negara baru dengan nama Republik Rakyat Luhansk (LPR).
"Perintah itu juga memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang bertekad untuk beroperasi di wilayah Ukraina tersebut," lanjut Psaki.
"Pemerintah nantinya akan mengumumkan langkah-langkah tambahan terkait dengan pelanggaran terang-terangan hari ini terhadap komitmen internasional Rusia," paparnya.
"Untuk lebih jelasnya: langkah-langkah ini terpisah dari dan akan menjadi tambahan dari langkah-langkah ekonomi yang cepat dan berat yang telah kami persiapkan dalam koordinasi dengan Sekutu dan mitra jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut."
Pemerintahan Biden telah memperingatkan bahwa langkah Putin untuk secara resmi mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka akan disambut dengan respons cepat dan tegas dari AS dan sekutunya.
Tak lama setelah pengumuman Putin, yang ia ungkapkan dalam pidatonya selama pertemuan publik dewan keamanannya, Biden mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.
Menurut Gedung Putih, telepon antara ketiga pemimpin itu berlangsung kira-kira 30 menit dan dilakukan setelah Presiden Biden berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama sekitar 35 menit.
"Biden menelepon Zelensky untuk menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dan sangat mengutuk pengakuan Putin atas wilayah yang disengketakan," imbuh Gedung Putih.
Mengutuk pengumuman Putin, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebut langkahnya untuk mengakui kedua wilayah itu sebagai serangan yang jelas terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. "Dan contoh lain dari ketidakhormatan mencolok Presiden Putin terhadap hukum dan norma internasional," katanya.
Seorang pejabat senior administrasi Biden mengatakan kepada wartawan Senin bahwa pengumuman Putin bukan hanya pidato tentang keamanan Rusia. "Itu adalah serangan terhadap gagasan Ukraina yang berdaulat dan merdeka," kata pejabat tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim.
"Putin menjelaskan bahwa dia memandang Ukraina secara historis sebagai bagian dari Rusia...Ini adalah pidato kepada rakyat Rusia untuk membenarkan perang."
"Dalam satu jam terakhir, kami telah melihat pasukan Rusia memerintahkan untuk dikerahkan ke [DPR dan LPR] untuk apa yang disebut fungsi penjaga perdamaian," ujarnya.
(min)
tulis komentar anda