Diprotes Keras, Biden Cairkan Rp50,2 Triliun Aset Afghanistan untuk Keluarga Korban 9/11

Bank Sentral Afghanistan meminta Biden untuk membalikkan perintahnya dan mengeluarkan dana untuk itu. Bank Sentral Afghanistan mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa aset itu milik rakyat Afghanistan dan bukan pemerintah, partai, atau kelompok.



Torek Farhadi, seorang penasihat keuangan untuk mantan pegawai pemerintah Afghanistan yang didukung AS, mempertanyakan pengelolaan cadangan Bank Sentral Afghanistan oleh PBB. Dia mengatakan, dana itu tidak dimaksudkan untuk bantuan kemanusiaan tetapi "untuk mendukung mata uang negara, membantu dalam kebijakan moneter dan mengelola neraca pembayaran negara."

Farhadi juga mempertanyakan legalitas perintah Biden. "Cadangan ini milik rakyat Afghanistan, bukan Taliban. Keputusan Biden sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional," kata Farhadi, seperti dikutip dari AP. "Tidak ada negara lain di Bumi yang membuat keputusan penyitaan seperti itu tentang cadangan negara lain," lanjutnya.

Michael Kugelman, wakil direktur Program Asia di Wilson Center yang berbasis di AS, menyebut perintah Biden untuk mengalihkan USD3,5 miliar dari Afghanistan "tidak berperasaan."

“Sangat bagus bahwa USD3,5 miliar dalam bantuan kemanusiaan baru untuk Afghanistan telah dibebaskan. Tetapi untuk mengambil USD3,5 miliar lagi yang menjadi milik rakyat Afghanistan, dan mengalihkannya ke tempat lain—itu sesat dan sejujurnya tidak berperasaan,” cuitnya.