Mengapa KTT Perubahan Iklim Menghasilkan Ilusi dan Janji? Berikut 6 Alasannya

BAKU - Negara-negara kaya telah berjanji untuk menyumbang USD300 miliar per tahun pada tahun 2035 untuk membantu negara-negara miskin memerangi dampak perubahan iklim setelah dua minggu negosiasi yang intens di KTT perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29) di ibu kota Azerbaijan, Baku.

Meskipun ini menandai peningkatan yang signifikan dari janji sebelumnya sebesar USD100 miliar, kesepakatan tersebut telah dikritik tajam oleh negara-negara berkembang karena sangat tidak cukup untuk mengatasi skala krisis iklim.

KTT tahun ini, yang diselenggarakan oleh bekas republik Soviet yang kaya minyak dan gas, berlangsung dengan latar belakang pergeseran politik yang membayangi di Amerika Serikat saat pemerintahan Donald Trump yang skeptis terhadap iklim mulai menjabat pada bulan Januari. Menghadapi ketidakpastian ini, banyak negara menganggap kegagalan untuk mengamankan perjanjian keuangan baru di Baku sebagai risiko yang tidak dapat diterima.

Mengapa KTT Perubahan Iklim Menghasilkan Ilusi dan Janji? Berikut 6 Alasannya

1. Tidak Ada Uang Sungguhan

Meskipun target yang lebih luas sebesar USD1,3 triliun per tahun pada tahun 2035 telah diadopsi, hanya USD300 miliar per tahun yang ditetapkan untuk hibah dan pinjaman berbunga rendah dari negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam transisi ke ekonomi rendah karbon dan mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim.



Berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagian besar pendanaan diharapkan berasal dari investasi swasta dan sumber-sumber alternatif, seperti usulan pungutan atas bahan bakar fosil dan frequent flyer – yang masih dalam pembahasan.

“Negara-negara kaya menggelar pelarian besar di Baku,” kata Mohamed Adow, direktur Kenya dari Power Shift Africa, sebuah lembaga pemikir, dilansir Al Jazeera.

“Tanpa uang sungguhan di atas meja, dan janji-janji samar dan tidak bertanggung jawab tentang dana yang akan dimobilisasi, mereka mencoba untuk mengabaikan kewajiban keuangan iklim mereka,” tambahnya, menjelaskan bahwa “negara-negara miskin perlu melihat keuangan iklim yang jelas, berbasis hibah” yang “sangat kurang”.

Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa negara-negara maju akan “memimpin” dalam menyediakan USD300 miliar – menyiratkan bahwa negara lain dapat bergabung.

AS dan Uni Eropa menginginkan negara-negara ekonomi berkembang yang baru kaya seperti China– yang saat ini merupakan penghasil emisi terbesar di dunia – untuk ikut serta. Namun, kesepakatan tersebut hanya “mendorong” negara-negara ekonomi berkembang untuk memberikan kontribusi sukarela.