Kemenangan Prabowo Dinilai Cacat, Aktivis Harap Anies dan Ganjar Menggugat
Minggu, 18 Februari 2024 - 11:44 WIB
Aktivis demokrasi menilai kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka versi hitung cepat Pilpres 2024 cacat. Foto/Aldhi Chandra/MPI
JAKARTA - Aktivis demokrasi menilai kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam hitung cepat pemilihan presiden (pilpres) 2024 cacat.
Kubu Prabowo telah jauh-jauh hari menepis penilaian semacam itu.
Usman Hamid, aktivis demokrasi yang juga direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, menilai kemenangan Prabowo cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Kepada BBC Indonesia, Usman mengatakan kecurangan itu dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial, penyalahgunaan peran aparatur negara, dan penyelewengan bantuan sosial.
Lebih lanjut, dia mengatakan kemenangan Prabowo-Gibran—versi hitung cepat berbagai lembaga survei—akan membawa demokrasi Indonesia menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi.
Menurutnya, aksi-aksi protes akan direpresi oleh gaya kepemimpinan yang disebut Usman sebagai otoritarian.
"Jadi meskipun dia sudah cukup tua di usianya 72 tahun, tapi usia bukan penentu apakah seseorang akan memajukan atau memundurkan demokrasi Indonesia," ujar Usman.
Aktivis ini meyakini suara-suara yang mengguggat keabsahan dan kecurangan pemilu masih akan terus berlangsung meskipun proses pelantikan akan dilakukan nantinya.
Terlebih, sambung dia, jika dua kubu yang kalah dalam hitung cepat menyatakan tak menerima hasil pemilu.
"Itu mungkin protes-protes dan turbulensi akan makin besar," kata Usman.
"Tapi kalau dua kubu itu menerima, mungkin turbulensi akan datang dari masyarakat sipil yang akan terus mengguggat keabsahan pemilu."
Usman berharap Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengambil langkah hukum untuk mengguggat dugaan-dugaan kecurangan yang dia maksud.
Seiring dengan kemenangan Prabowo-Gibran versi hitung cepat, Usman mengkhawatirkan nasib demokrasi di Indonesia ke depan.
Prabowo, mantan menantu Presiden Soeharto, pernah menjadi komandan pasukan khusus Kopassus, tetapi diberhentikan dari militer setelah tentara Kopassus menculik dan menyiksa aktivis politik pada tahun 1998.
Dari 22 aktivis yang diculik tahun itu, 13 orang masih hilang.
Prabowo selalu membantah melakukan kesalahan. Prabowo sebelumnya dilarang masuk Amerika Serikat (AS).
Prabowo juga dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Timor-Leste, termasuk pembantaian tahun 1983 yang menewaskan ratusan orang, kebanyakan laki-laki, di desa Kraras, Timor-Leste. Dia membantah tuduhan tersebut.
“Winter is coming, apapun namanya,” kata Usman, seperti dilansir dari ABC News, Minggu (18/2/2024).
“Tetapi perjuangan harus terus berlanjut...semua pelaku harus diadili.”
Muhammad Isnur, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan terpilihnya Prabowo mungkin “terlalu menyakitkan” bagi keluarga orang-orang yang hilang pada tahun 1998, yang masih memperjuangkan keadilan.
“Hasilnya sesuai prediksi kami. Tapi kami masih kecewa,” ujarnya.
Muhammad menyoroti tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak adil mendorong kampanye Prabowo demi menjaga warisannya dan membangun sebuah dinasti.
“Terlalu banyak kondisi pemungkin dan manipulasi yang rumit yang menunjukkan keterlibatan Jokowi dalam pemilu. Dia telah mengerahkan segalanya. Makanya hasilnya bisa ditebak,” kata Muhammad.
Kantor Presiden Jokowi membantah bahwa presiden berusaha ikut campur dalam pemilu.
Kubu Prabowo telah jauh-jauh hari menepis penilaian semacam itu.
Usman Hamid, aktivis demokrasi yang juga direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, menilai kemenangan Prabowo cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Kepada BBC Indonesia, Usman mengatakan kecurangan itu dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial, penyalahgunaan peran aparatur negara, dan penyelewengan bantuan sosial.
Lebih lanjut, dia mengatakan kemenangan Prabowo-Gibran—versi hitung cepat berbagai lembaga survei—akan membawa demokrasi Indonesia menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi.
Menurutnya, aksi-aksi protes akan direpresi oleh gaya kepemimpinan yang disebut Usman sebagai otoritarian.
"Jadi meskipun dia sudah cukup tua di usianya 72 tahun, tapi usia bukan penentu apakah seseorang akan memajukan atau memundurkan demokrasi Indonesia," ujar Usman.
Aktivis ini meyakini suara-suara yang mengguggat keabsahan dan kecurangan pemilu masih akan terus berlangsung meskipun proses pelantikan akan dilakukan nantinya.
Terlebih, sambung dia, jika dua kubu yang kalah dalam hitung cepat menyatakan tak menerima hasil pemilu.
"Itu mungkin protes-protes dan turbulensi akan makin besar," kata Usman.
"Tapi kalau dua kubu itu menerima, mungkin turbulensi akan datang dari masyarakat sipil yang akan terus mengguggat keabsahan pemilu."
Usman berharap Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengambil langkah hukum untuk mengguggat dugaan-dugaan kecurangan yang dia maksud.
Nasib Demokrasi Indonesia
Seiring dengan kemenangan Prabowo-Gibran versi hitung cepat, Usman mengkhawatirkan nasib demokrasi di Indonesia ke depan.
Prabowo, mantan menantu Presiden Soeharto, pernah menjadi komandan pasukan khusus Kopassus, tetapi diberhentikan dari militer setelah tentara Kopassus menculik dan menyiksa aktivis politik pada tahun 1998.
Dari 22 aktivis yang diculik tahun itu, 13 orang masih hilang.
Prabowo selalu membantah melakukan kesalahan. Prabowo sebelumnya dilarang masuk Amerika Serikat (AS).
Prabowo juga dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Timor-Leste, termasuk pembantaian tahun 1983 yang menewaskan ratusan orang, kebanyakan laki-laki, di desa Kraras, Timor-Leste. Dia membantah tuduhan tersebut.
“Winter is coming, apapun namanya,” kata Usman, seperti dilansir dari ABC News, Minggu (18/2/2024).
“Tetapi perjuangan harus terus berlanjut...semua pelaku harus diadili.”
Muhammad Isnur, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan terpilihnya Prabowo mungkin “terlalu menyakitkan” bagi keluarga orang-orang yang hilang pada tahun 1998, yang masih memperjuangkan keadilan.
“Hasilnya sesuai prediksi kami. Tapi kami masih kecewa,” ujarnya.
Muhammad menyoroti tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak adil mendorong kampanye Prabowo demi menjaga warisannya dan membangun sebuah dinasti.
“Terlalu banyak kondisi pemungkin dan manipulasi yang rumit yang menunjukkan keterlibatan Jokowi dalam pemilu. Dia telah mengerahkan segalanya. Makanya hasilnya bisa ditebak,” kata Muhammad.
Kantor Presiden Jokowi membantah bahwa presiden berusaha ikut campur dalam pemilu.
(mas)
tulis komentar anda