Fatah dan Hamas Siap Bentuk Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina
Kamis, 08 Februari 2024 - 21:30 WIB
Pejabat senior Fatah Jibril Rajoub berbicara ketika wakil ketua Hamas Saleh Arouri muncul di layar selama konferensi video di Ramallah, 2 Juli 2020. Foto/REUTERS/Mohamad Torokman
DOHA - Hamas dan Fatah sedang mendiskusikan kesepakatan membentuk Pemerintah Persatuan Nasional guna memfasilitasi pembangunan Gaza setelah Israel mengakhiri perang genosida di wilayah tersebut.
Sekretaris Komite Sentral Fatah, Jibril Rajoub, mengatakan hal itu pada Rabu (7/2/2024).
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan baru-baru ini antara Rajoub dan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Qatar, Doha.
Dalam wawancara dengan Al-Sharq TV, Rajoub menambahkan, “Saya bertemu dengan Ismail Haniyeh dan beberapa anggota biro politik Hamas, dan saya mempresentasikan ide-ide ini, dan ada titik temu yang bisa dikembangkan.”
Dia menjelaskan, mengakhiri perpecahan dan membentuk pemerintahan persatuan nasional memerlukan pertemuan antara gerakan Fatah dan Hamas, yang diikuti dengan pertemuan seluruh kekuatan politik, berdasarkan tiga prinsip, “Persatuan wilayah Palestina (Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem), kesepakatan mengenai dasar-dasar solusi politik, mengakhiri perang di Gaza, penarikan pasukan Israel dan pencabutan pengepungan, serta pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional.”
Dia mengklarifikasi, “Anggota pemerintah yang diperlukan untuk membangun kembali Jalur Gaza harus kredibel, mampu mengambil tindakan dan bergerak, dan pemerintah harus mendapat kepercayaan dari warga serta restu dan persetujuan dari semua faksi kerja nasional, termasuk Hamas dan Jihad Islam.”
Saat ini Israel masih melakukan genosida di Jalur Gaza meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan rezim Zionis mencegah semua upaya genosida.
Rezim kolonial apartheid Israel telah membunuh lebih dari 27.000 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak.
Amerika Serikat terus melindungi Israel dari berbagai sanksi internasional. Washington juga menjadi pemasok senjata utama yang digunakan Israel untuk membantai warga Palestina.
Sekretaris Komite Sentral Fatah, Jibril Rajoub, mengatakan hal itu pada Rabu (7/2/2024).
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan baru-baru ini antara Rajoub dan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Qatar, Doha.
Dalam wawancara dengan Al-Sharq TV, Rajoub menambahkan, “Saya bertemu dengan Ismail Haniyeh dan beberapa anggota biro politik Hamas, dan saya mempresentasikan ide-ide ini, dan ada titik temu yang bisa dikembangkan.”
Dia menjelaskan, mengakhiri perpecahan dan membentuk pemerintahan persatuan nasional memerlukan pertemuan antara gerakan Fatah dan Hamas, yang diikuti dengan pertemuan seluruh kekuatan politik, berdasarkan tiga prinsip, “Persatuan wilayah Palestina (Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem), kesepakatan mengenai dasar-dasar solusi politik, mengakhiri perang di Gaza, penarikan pasukan Israel dan pencabutan pengepungan, serta pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional.”
Dia mengklarifikasi, “Anggota pemerintah yang diperlukan untuk membangun kembali Jalur Gaza harus kredibel, mampu mengambil tindakan dan bergerak, dan pemerintah harus mendapat kepercayaan dari warga serta restu dan persetujuan dari semua faksi kerja nasional, termasuk Hamas dan Jihad Islam.”
Saat ini Israel masih melakukan genosida di Jalur Gaza meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan rezim Zionis mencegah semua upaya genosida.
Rezim kolonial apartheid Israel telah membunuh lebih dari 27.000 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak.
Amerika Serikat terus melindungi Israel dari berbagai sanksi internasional. Washington juga menjadi pemasok senjata utama yang digunakan Israel untuk membantai warga Palestina.
Baca Juga
(sya)
tulis komentar anda