Barat Berhenti Danai Kelompok HAM Arab karena Kritik Kekejaman Israel di Gaza
Jum'at, 17 November 2023 - 10:12 WIB
Donor dari negara-negara Barat berhenti mendanai kelompok HAM Arab karena mengkritik kekejaman Israel di Gaza, Palestina. Foto/REUTERS
BEIRUT - Para donor dari negara-negara Barat menghentikan pendanaan untuk kelompok hak asasi manusia (HAM) dan kelompok masyarakat sipil Arab karena mengkritik kekejaman Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza, Palestina.
Semua kelompok bantuan kemanusiaan dan masyarakat sipil yang berbicara kepada Al Jazeera mengatakan beberapa donor Barat telah menarik dukungan keuangan untuk media Arab, kelompok HAM dan lembaga think tank.
Mereka juga mengatakan bahwa mereka kecewa terhadap banyak negara dan yayasan Barat karena dukungan mereka terhadap pengeboman dan pengepungan Israel di Gaza.
“Besarnya kemarahan dan kepahitan tidak hanya terbatas pada masyarakat kami, tapi juga pada kami [sebagai pembela hak asasi manusia di wilayah Arab]. Kami tidak tahu bagaimana atau apakah kami dapat berinteraksi lagi dengan beberapa pemerintah atau mitra Barat,” kata Hossam Baghat, direktur eksekutif Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).
Serangan Israel terhadap Gaza, sebuah daerah kantong Palestina yang dikepung dan digambarkan oleh kelompok HAM sebagai “penjara terbuka”, telah menewaskan lebih dari 11.000 orang sejak dimulai pada 7 Oktober.
Kondisi itu telah mendorong para ahli PBB dan ratusan cendekiawan untuk memperingatkan bahwa 2,3 juta orang yang hidup berada dalam risiko genosida.
Kelompok masyarakat sipil Mesir, Palestina, dan Lebanon mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka telah berbicara menentang kekejaman Israel di Gaza.
Mereka semua mengatakan bahwa advokasi dan pelaporan mereka semakin bertentangan dengan negara-negara donor Eropa yang sebagian besar diam mengenai serangan tanpa henti Israel terhadap warga sipil, yang diduga kuat merupakan pelanggaran hukum internasional.
Beberapa hari setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pos-pos militer dan desa-desa sekitar di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, Austria, Denmark, Jerman dan Swedia menghentikan program bantuan pembangunan bilateral di Gaza dan Tepi Barat, menurut Human Rights Watch (HRW).
Jeda ini menyebabkan hilangnya dana sebesar USD139 juta dan berdampak pada badan-badan PBB, Otoritas Palestina yang memerintah Tepi Barat, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Pada 11 Oktober, Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) juga menangguhkan pendanaan senilai jutaan dolar kepada enam organisasi masyarakat sipil Palestina dan lima organisasi masyarakat sipil Israel.
Zaid Amali, direktur program dan wacana publik MIFTAH, yang menyatakan tujuannya adalah untuk mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di wilayah Palestina yang diduduki Israel, mengatakan mereka mendapat ulasan yang sangat positif setelah FDFA Swiss menilai kegiatan mereka pada bulan September.
Namun, setelah serangan mematikan Hamas, FDFA menangguhkan kemitraannya dengan MIFTAH, yang untuk sementara mengakhiri kemungkinan pendanaan di masa depan, tanpa peringatan.
“Kami tahu bahwa keputusan ini mungkin terjadi karena tekanan dari kelompok sayap kanan di Swiss,” katanya.
Al Jazeera menghubungi FDFA Swiss untuk menanyakan mengapa pendanaan untuk kelompok masyarakat sipil Palestina dan Israel, yang digambarkan oleh HRW sebagai organisasi yang dihormati, dihentikan sementara.
“Untuk sebelas LSM ini, FDFA memiliki indikasi eksternal bahwa mereka berpotensi melanggar Kode Etik dan/atau klausul anti-diskriminasi FDFA,” kata Lea Zurcher, juru bicara media FDFA, melalui email.
Organisasi sipil Palestina lainnya, yang juga kehilangan dana dari FDFA, sebagian mengaitkan keputusan tersebut dengan “lobi” yang intens dari NGO Monitor, sebuah LSM Israel.
Seorang juru bicara organisasi tersebut telah berbicara kepada Al Jazeera dengan syarat anonimitas.
NGO Monitor mengoperasikan database kelompok masyarakat sipil Palestina yang diklaim terlibat dalam “menutupi kekerasan dan terorisme, demonisasi dan perang hukum, menargetkan pejabat Israel dan kampanye BDS (boikot, divestasi, dan sanksi), dan mempromosikan propaganda anti-Semit.”
NGO Monitor mendapat pujian atas keputusan FDFA mengenai X (sebelumnya Twitter) dan sebelumnya mengatakan penelitiannya dikutip oleh anggota Parlemen Swiss yang menyerukan agar dana dipotong untuk kelompok HAM Israel sepertis B’Tselem yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat Palestina.
“Ada berbagai organisasi non-pemerintah seperti NGO Monitor dengan nama-nama yang terdengar tidak berbahaya yang berupaya meminggirkan suara-suara yang kritis terhadap pemerintah Israel...tetapi organisasi-organisasi ini tidak pernah mengkritik penindasan pemerintah Israel terhadap warga Palestina,” kata Omar Shakir, direktur Israel-Palestina di HRW.
“Kelompok-kelompok ini tidak beroperasi sendiri,” imbuh Shakir. “Mereka cenderung didanai [oleh] atau berkoordinasi dengan pemerintah Israel," paparnya, yang dilansir Jumat (17/11/2023).
Semua kelompok bantuan kemanusiaan dan masyarakat sipil yang berbicara kepada Al Jazeera mengatakan beberapa donor Barat telah menarik dukungan keuangan untuk media Arab, kelompok HAM dan lembaga think tank.
Mereka juga mengatakan bahwa mereka kecewa terhadap banyak negara dan yayasan Barat karena dukungan mereka terhadap pengeboman dan pengepungan Israel di Gaza.
“Besarnya kemarahan dan kepahitan tidak hanya terbatas pada masyarakat kami, tapi juga pada kami [sebagai pembela hak asasi manusia di wilayah Arab]. Kami tidak tahu bagaimana atau apakah kami dapat berinteraksi lagi dengan beberapa pemerintah atau mitra Barat,” kata Hossam Baghat, direktur eksekutif Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).
Serangan Israel terhadap Gaza, sebuah daerah kantong Palestina yang dikepung dan digambarkan oleh kelompok HAM sebagai “penjara terbuka”, telah menewaskan lebih dari 11.000 orang sejak dimulai pada 7 Oktober.
Kondisi itu telah mendorong para ahli PBB dan ratusan cendekiawan untuk memperingatkan bahwa 2,3 juta orang yang hidup berada dalam risiko genosida.
Kelompok masyarakat sipil Mesir, Palestina, dan Lebanon mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka telah berbicara menentang kekejaman Israel di Gaza.
Mereka semua mengatakan bahwa advokasi dan pelaporan mereka semakin bertentangan dengan negara-negara donor Eropa yang sebagian besar diam mengenai serangan tanpa henti Israel terhadap warga sipil, yang diduga kuat merupakan pelanggaran hukum internasional.
Beberapa hari setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pos-pos militer dan desa-desa sekitar di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, Austria, Denmark, Jerman dan Swedia menghentikan program bantuan pembangunan bilateral di Gaza dan Tepi Barat, menurut Human Rights Watch (HRW).
Jeda ini menyebabkan hilangnya dana sebesar USD139 juta dan berdampak pada badan-badan PBB, Otoritas Palestina yang memerintah Tepi Barat, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Pada 11 Oktober, Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) juga menangguhkan pendanaan senilai jutaan dolar kepada enam organisasi masyarakat sipil Palestina dan lima organisasi masyarakat sipil Israel.
Zaid Amali, direktur program dan wacana publik MIFTAH, yang menyatakan tujuannya adalah untuk mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di wilayah Palestina yang diduduki Israel, mengatakan mereka mendapat ulasan yang sangat positif setelah FDFA Swiss menilai kegiatan mereka pada bulan September.
Namun, setelah serangan mematikan Hamas, FDFA menangguhkan kemitraannya dengan MIFTAH, yang untuk sementara mengakhiri kemungkinan pendanaan di masa depan, tanpa peringatan.
“Kami tahu bahwa keputusan ini mungkin terjadi karena tekanan dari kelompok sayap kanan di Swiss,” katanya.
Al Jazeera menghubungi FDFA Swiss untuk menanyakan mengapa pendanaan untuk kelompok masyarakat sipil Palestina dan Israel, yang digambarkan oleh HRW sebagai organisasi yang dihormati, dihentikan sementara.
“Untuk sebelas LSM ini, FDFA memiliki indikasi eksternal bahwa mereka berpotensi melanggar Kode Etik dan/atau klausul anti-diskriminasi FDFA,” kata Lea Zurcher, juru bicara media FDFA, melalui email.
Organisasi sipil Palestina lainnya, yang juga kehilangan dana dari FDFA, sebagian mengaitkan keputusan tersebut dengan “lobi” yang intens dari NGO Monitor, sebuah LSM Israel.
Seorang juru bicara organisasi tersebut telah berbicara kepada Al Jazeera dengan syarat anonimitas.
NGO Monitor mengoperasikan database kelompok masyarakat sipil Palestina yang diklaim terlibat dalam “menutupi kekerasan dan terorisme, demonisasi dan perang hukum, menargetkan pejabat Israel dan kampanye BDS (boikot, divestasi, dan sanksi), dan mempromosikan propaganda anti-Semit.”
NGO Monitor mendapat pujian atas keputusan FDFA mengenai X (sebelumnya Twitter) dan sebelumnya mengatakan penelitiannya dikutip oleh anggota Parlemen Swiss yang menyerukan agar dana dipotong untuk kelompok HAM Israel sepertis B’Tselem yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat Palestina.
“Ada berbagai organisasi non-pemerintah seperti NGO Monitor dengan nama-nama yang terdengar tidak berbahaya yang berupaya meminggirkan suara-suara yang kritis terhadap pemerintah Israel...tetapi organisasi-organisasi ini tidak pernah mengkritik penindasan pemerintah Israel terhadap warga Palestina,” kata Omar Shakir, direktur Israel-Palestina di HRW.
“Kelompok-kelompok ini tidak beroperasi sendiri,” imbuh Shakir. “Mereka cenderung didanai [oleh] atau berkoordinasi dengan pemerintah Israel," paparnya, yang dilansir Jumat (17/11/2023).
(mas)
tulis komentar anda