Deretan Negara dalam Satu Koalisi yang Tidak Akur, Terjebak dalam Perang Mematikan
Sabtu, 02 September 2023 - 00:41 WIB
Konflik antara China dan India menghalangi persatuan koalisi BRICS. Foto/Reuters
MOSKOW - Ketika suatu negara di dalam suatu koalisi, umumnya mereka akan akur. Tapi, ada juga negara-negara yang berada dalam suatu koalisi, baik organisasi kerjasama multilateral hingga pakta pertahanan, justru terlibat dalam konflik hingga peperangan.
Umumnya, konflik antar negara dalam satu koalisi tersebut dikarenakan faktor perebutan perbatasan hingga klaim terhadap suatu wilayah. Selain itu, ambisi untuk melemahkan kelompok tertentu di suatu negara juga menjadi alasan yang umum.
Foto/Reuters
Turki dan Yunani, keduanya anggota NATO, telah berselisih selama beberapa dekade mengenai klaim teritorial dan wilayah udara di dan atas Laut Aegea. Ketika kedua negara saling bermusuhan meningkatkan perang kata-kata mereka.
Para analis memperingatkan risiko ketegangan saat ini meluas ke urusan NATO pada saat ada kebutuhan untuk fokus pada persatuan melawan Rusia di tengah invasi mereka ke Ukraina.
Pertengkaran terbaru dimulai ketika Turki menuduh tetangganya mengunci jet tempur Turki dengan sistem rudal anti-pesawat S-300 buatan Rusia yang dikerahkan di Pulau Kreta pada September 2022. Ankara juga mengatakan pilot Yunani menempatkan pesawat Turki di bawah radar di Mediterania Timur selama misi NATO pada Agustus 2022.
Athena menolak klaim Turki dan menuduh negara tersebut melanggar wilayah udaranya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan ancaman kepada Yunani. “Lihatlah sejarah. Jika Anda melewati batas lebih jauh lagi, akan ada harga mahal yang harus dibayar. Jangan lupakan Izmir,” katanya, menyinggung kekalahan pasukan pendudukan Yunani di kota barat pada tahun 1922. Dia mengulangi kata-kata tersebut awal pekan ini, memperingatkan “Turki bisa datang tiba-tiba pada suatu malam.”
Pernyataannya dianggap oleh para pejabat Yunani sebagai ancaman, yang menunjukkan bahwa Turki dapat mengambil tindakan militer terhadap pulau-pulau di Laut Aegea. Athena menyatakan siap mempertahankan kedaulatannya.
Melansir DW, gesekan yang mengakar telah membawa Turki dan Yunani hampir ke titik perang sebanyak tiga kali dalam 50 tahun terakhir. Para analis yang berbicara kepada VOA mengatakan mereka tidak melihat penyelesaian dalam waktu dekat, mengingat sejarah hubungan bilateral yang bermasalah dan “politik ketat” di ibu kota kedua negara.
“Diperlukan seorang mediator yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang dapat disepakati oleh kedua negara. Namun saya tidak melihat hal itu akan terjadi,” kata Jim Townsend, mantan wakil asisten menteri pertahanan AS untuk kebijakan Eropa dan NATO.
Philip Breedlove, pensiunan jenderal Angkatan Udara AS yang menjabat sebagai komandan tertinggi sekutu NATO dari tahun 2013 hingga 2016, mengatakan masalah lama antara Turki dan Yunani naik dan turun seiring berjalannya waktu. “Kepemimpinan Turki mendorong negaranya ke arah tertentu yang menyebabkan ketegangan kembali meningkat seperti yang terjadi selama bertahun-tahun,” kata mantan komandan NATO dalam wawancara telepon dengan VOA pada hari Rabu.
Breedlove, yang kini menjadi peneliti senior di Middle East Institute, mengatakan NATO dan Amerika Serikat pernah mengatasi ketegangan serupa di masa lalu dan aliansi tersebut masih mampu menjalankan tugas tersebut. Kekhawatiran akan mengganggu persatuan NATO
Pertikaian baru-baru ini antara Turki dan Yunani terjadi ketika NATO fokus untuk menunjukkan front persatuan melawan Rusia dalam menghadapi invasi di Ukraina.
Para ahli khawatir jika ketegangan meningkat hingga mencapai titik permusuhan, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengambil keuntungan.
“Sekecil apa pun keretakan yang muncul dalam persatuan Eropa, Putin bisa memperbesarnya dan bahkan memecah belah. Jadi, hal ini tidak hanya melemahkan persatuan Eropa tetapi juga dapat meluas ke dewan NATO jika salah satu negara menggunakan NATO sebagai senjata untuk menyakiti negara lain,” kata Townsend.
Dia memperingatkan bahwa celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Moskow saat musim dingin mendekat; Rusia telah mengurangi ekspor gasnya ke Eropa.
Foto/Reuters
Konflik terbaru di dalam koalisi BRICS adalah permasalahan peta nasional baru yang diterbitkan oleh pemerintah China telah memicu kemarahan di India. Itu memperburuk ketegangan antara dua negara tetangga yang mempunyai senjata nuklir.
Versi peta China yang dipublikasikan di situs Kementerian Sumber Daya Alam dengan jelas menunjukkan negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut India, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari Tibet, dan Dataran Tinggi Doklam, yang menjadi perseteruan kedua belah pihak dalam beberapa tahun terakhir.
Penerbitan peta baru oleh China , dan kehebohan yang ditimbulkannya di India, adalah contoh bagaimana peta dapat digunakan untuk memproyeksikan kekuatan.
Tim Trainor adalah ketua Asosiasi Kartografi Internasional dan anggota pendiri Komite Ahli Manajemen Informasi Geospasial Global Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mengatakan kepada DW bahwa peta dapat memengaruhi cara orang berpikir tentang berbagai belahan dunia.
“Peta sangat berguna dan Anda tahu ketika kebanyakan orang melihat peta, sebagian besar pembaca peta berasumsi bahwa informasi yang mereka lihat adalah benar,” katanya, dilansir DW.
Sebelumnya, sejak bulan Desember 2022, ketika pasukan Tiongkok dan India kembali bentrok di sepanjang perbatasan yang diperebutkan sepanjang 2.100 mil – juga dikenal sebagai Garis Kontrol Aktual (LAC) – kedua belah pihak semakin melakukan militerisasi tanpa ada tanda-tanda akan mereda. Bentrokan sebelumnya, termasuk bentrokan Lembah Galwan pada bulan Juni 2020 yang menewaskan sedikitnya 20 tentara India dan empat tentara China, memicu krisis perbatasan China-India yang paling berbahaya sejak tahun 1967.
India dan Tiongkok kini terlibat dalam kompetisi pembangunan infrastruktur yang hiruk pikuk. Penumpukan tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak secara strategis memutuskan untuk memanfaatkan masa damai guna meningkatkan kemampuan logistik mereka untuk menghadapi potensi perang.
Situasi yang sudah sulit ini berisiko semakin diperburuk oleh kebijakan luar negeri mereka yang lebih tegas, termasuk hubungan Sino-Pakistan dan ketegangan seputar suksesi Dalai Lama. Potensi eskalasi antara kedua negara yang mempunyai senjata nuklir masih tinggi.
Foto/Reuters
Ketidakstabilan politik Yaman dimulai setelah pemberontakan Arab Spring pada tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang berkuasa sejak tahun 1990. Wakil Presiden saat itu, Abdrabbuh Mansur Hadi, menjadi presiden sementara Yaman untuk masa jabatan dua tahun, pada saat itu. transisi ke bentuk pemerintahan yang lebih representatif melalui pemilihan umum yang teratur.
Ketidakstabilan politik Yaman dimulai setelah pemberontakan Arab Spring tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh. Pada tahun 2014, rasa frustrasi masyarakat Yaman terhadap korupsi yang merajalela, pengangguran, dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan kerusuhan di seluruh Yaman, termasuk seruan untuk Yaman Selatan yang merdeka.
Memanfaatkan situasi ini, Houthi – sebuah gerakan politik dan bersenjata yang berasal dari suku Houthi – memasuki Sana’a pada bulan September dengan bantuan mantan presiden Saleh dan menjadikan Hadi sebagai tahanan rumah.
Pada tahun 2015, dengan tujuan memulihkan kekuasaan Hadi, Arab Saudi bergabung dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan membentuk koalisi sembilan negara Arab. Koalisi tersebut didukung oleh Amerika Serikat, Inggris (UK), Prancis, dan Kanada.
Arab Saudi menggambarkan konflik ini dalam istilah sektarian, dan bersikeras bahwa Iran mendukung Houthi. Pada bulan Maret 2015, koalisi pimpinan Saudi mulai melakukan serangan udara dan memberlakukan blokade laut terhadap Yaman, tanpa pandang bulu menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil.
Para pemimpin Saudi mendukung Hadi karena berbagai alasan. Mereka khawatir dengan bangkitnya kelompok Houthi di perbatasan selatan Arab Saudi, yang menurut mereka didukung oleh pesaing regional utama Arab Saudi, Iran. Selat Bab el-Mandeb di lepas pantai Yaman adalah jalur pelayaran minyak penting yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, dan Saudi ingin memastikan bahwa mereka mengendalikannya. Jalur laut ini memfasilitasi pergerakan jutaan barel minyak per hari ke Arab Saudi dan sangat penting bagi pasokan minyak dunia.
Umumnya, konflik antar negara dalam satu koalisi tersebut dikarenakan faktor perebutan perbatasan hingga klaim terhadap suatu wilayah. Selain itu, ambisi untuk melemahkan kelompok tertentu di suatu negara juga menjadi alasan yang umum.
Berikut adalah 3 koalisi di mana terdapat anggotanya yang mengalami konflik.
1. NATO: Yunani Vs Turki
Foto/Reuters
Turki dan Yunani, keduanya anggota NATO, telah berselisih selama beberapa dekade mengenai klaim teritorial dan wilayah udara di dan atas Laut Aegea. Ketika kedua negara saling bermusuhan meningkatkan perang kata-kata mereka.
Para analis memperingatkan risiko ketegangan saat ini meluas ke urusan NATO pada saat ada kebutuhan untuk fokus pada persatuan melawan Rusia di tengah invasi mereka ke Ukraina.
Pertengkaran terbaru dimulai ketika Turki menuduh tetangganya mengunci jet tempur Turki dengan sistem rudal anti-pesawat S-300 buatan Rusia yang dikerahkan di Pulau Kreta pada September 2022. Ankara juga mengatakan pilot Yunani menempatkan pesawat Turki di bawah radar di Mediterania Timur selama misi NATO pada Agustus 2022.
Athena menolak klaim Turki dan menuduh negara tersebut melanggar wilayah udaranya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan ancaman kepada Yunani. “Lihatlah sejarah. Jika Anda melewati batas lebih jauh lagi, akan ada harga mahal yang harus dibayar. Jangan lupakan Izmir,” katanya, menyinggung kekalahan pasukan pendudukan Yunani di kota barat pada tahun 1922. Dia mengulangi kata-kata tersebut awal pekan ini, memperingatkan “Turki bisa datang tiba-tiba pada suatu malam.”
Pernyataannya dianggap oleh para pejabat Yunani sebagai ancaman, yang menunjukkan bahwa Turki dapat mengambil tindakan militer terhadap pulau-pulau di Laut Aegea. Athena menyatakan siap mempertahankan kedaulatannya.
Melansir DW, gesekan yang mengakar telah membawa Turki dan Yunani hampir ke titik perang sebanyak tiga kali dalam 50 tahun terakhir. Para analis yang berbicara kepada VOA mengatakan mereka tidak melihat penyelesaian dalam waktu dekat, mengingat sejarah hubungan bilateral yang bermasalah dan “politik ketat” di ibu kota kedua negara.
“Diperlukan seorang mediator yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang dapat disepakati oleh kedua negara. Namun saya tidak melihat hal itu akan terjadi,” kata Jim Townsend, mantan wakil asisten menteri pertahanan AS untuk kebijakan Eropa dan NATO.
Philip Breedlove, pensiunan jenderal Angkatan Udara AS yang menjabat sebagai komandan tertinggi sekutu NATO dari tahun 2013 hingga 2016, mengatakan masalah lama antara Turki dan Yunani naik dan turun seiring berjalannya waktu. “Kepemimpinan Turki mendorong negaranya ke arah tertentu yang menyebabkan ketegangan kembali meningkat seperti yang terjadi selama bertahun-tahun,” kata mantan komandan NATO dalam wawancara telepon dengan VOA pada hari Rabu.
Breedlove, yang kini menjadi peneliti senior di Middle East Institute, mengatakan NATO dan Amerika Serikat pernah mengatasi ketegangan serupa di masa lalu dan aliansi tersebut masih mampu menjalankan tugas tersebut. Kekhawatiran akan mengganggu persatuan NATO
Pertikaian baru-baru ini antara Turki dan Yunani terjadi ketika NATO fokus untuk menunjukkan front persatuan melawan Rusia dalam menghadapi invasi di Ukraina.
Para ahli khawatir jika ketegangan meningkat hingga mencapai titik permusuhan, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengambil keuntungan.
“Sekecil apa pun keretakan yang muncul dalam persatuan Eropa, Putin bisa memperbesarnya dan bahkan memecah belah. Jadi, hal ini tidak hanya melemahkan persatuan Eropa tetapi juga dapat meluas ke dewan NATO jika salah satu negara menggunakan NATO sebagai senjata untuk menyakiti negara lain,” kata Townsend.
Dia memperingatkan bahwa celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Moskow saat musim dingin mendekat; Rusia telah mengurangi ekspor gasnya ke Eropa.
2. BRICS: China Vs India
Foto/Reuters
Konflik terbaru di dalam koalisi BRICS adalah permasalahan peta nasional baru yang diterbitkan oleh pemerintah China telah memicu kemarahan di India. Itu memperburuk ketegangan antara dua negara tetangga yang mempunyai senjata nuklir.
Versi peta China yang dipublikasikan di situs Kementerian Sumber Daya Alam dengan jelas menunjukkan negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut India, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari Tibet, dan Dataran Tinggi Doklam, yang menjadi perseteruan kedua belah pihak dalam beberapa tahun terakhir.
Penerbitan peta baru oleh China , dan kehebohan yang ditimbulkannya di India, adalah contoh bagaimana peta dapat digunakan untuk memproyeksikan kekuatan.
Tim Trainor adalah ketua Asosiasi Kartografi Internasional dan anggota pendiri Komite Ahli Manajemen Informasi Geospasial Global Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mengatakan kepada DW bahwa peta dapat memengaruhi cara orang berpikir tentang berbagai belahan dunia.
“Peta sangat berguna dan Anda tahu ketika kebanyakan orang melihat peta, sebagian besar pembaca peta berasumsi bahwa informasi yang mereka lihat adalah benar,” katanya, dilansir DW.
Sebelumnya, sejak bulan Desember 2022, ketika pasukan Tiongkok dan India kembali bentrok di sepanjang perbatasan yang diperebutkan sepanjang 2.100 mil – juga dikenal sebagai Garis Kontrol Aktual (LAC) – kedua belah pihak semakin melakukan militerisasi tanpa ada tanda-tanda akan mereda. Bentrokan sebelumnya, termasuk bentrokan Lembah Galwan pada bulan Juni 2020 yang menewaskan sedikitnya 20 tentara India dan empat tentara China, memicu krisis perbatasan China-India yang paling berbahaya sejak tahun 1967.
India dan Tiongkok kini terlibat dalam kompetisi pembangunan infrastruktur yang hiruk pikuk. Penumpukan tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak secara strategis memutuskan untuk memanfaatkan masa damai guna meningkatkan kemampuan logistik mereka untuk menghadapi potensi perang.
Situasi yang sudah sulit ini berisiko semakin diperburuk oleh kebijakan luar negeri mereka yang lebih tegas, termasuk hubungan Sino-Pakistan dan ketegangan seputar suksesi Dalai Lama. Potensi eskalasi antara kedua negara yang mempunyai senjata nuklir masih tinggi.
3. Liga Arab: Arab Saudi Vs Yaman
Foto/Reuters
Ketidakstabilan politik Yaman dimulai setelah pemberontakan Arab Spring pada tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh, yang berkuasa sejak tahun 1990. Wakil Presiden saat itu, Abdrabbuh Mansur Hadi, menjadi presiden sementara Yaman untuk masa jabatan dua tahun, pada saat itu. transisi ke bentuk pemerintahan yang lebih representatif melalui pemilihan umum yang teratur.
Ketidakstabilan politik Yaman dimulai setelah pemberontakan Arab Spring tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh. Pada tahun 2014, rasa frustrasi masyarakat Yaman terhadap korupsi yang merajalela, pengangguran, dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan kerusuhan di seluruh Yaman, termasuk seruan untuk Yaman Selatan yang merdeka.
Memanfaatkan situasi ini, Houthi – sebuah gerakan politik dan bersenjata yang berasal dari suku Houthi – memasuki Sana’a pada bulan September dengan bantuan mantan presiden Saleh dan menjadikan Hadi sebagai tahanan rumah.
Pada tahun 2015, dengan tujuan memulihkan kekuasaan Hadi, Arab Saudi bergabung dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan membentuk koalisi sembilan negara Arab. Koalisi tersebut didukung oleh Amerika Serikat, Inggris (UK), Prancis, dan Kanada.
Arab Saudi menggambarkan konflik ini dalam istilah sektarian, dan bersikeras bahwa Iran mendukung Houthi. Pada bulan Maret 2015, koalisi pimpinan Saudi mulai melakukan serangan udara dan memberlakukan blokade laut terhadap Yaman, tanpa pandang bulu menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil.
Para pemimpin Saudi mendukung Hadi karena berbagai alasan. Mereka khawatir dengan bangkitnya kelompok Houthi di perbatasan selatan Arab Saudi, yang menurut mereka didukung oleh pesaing regional utama Arab Saudi, Iran. Selat Bab el-Mandeb di lepas pantai Yaman adalah jalur pelayaran minyak penting yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, dan Saudi ingin memastikan bahwa mereka mengendalikannya. Jalur laut ini memfasilitasi pergerakan jutaan barel minyak per hari ke Arab Saudi dan sangat penting bagi pasokan minyak dunia.
(ahm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda