Lawan China, Tetangga Indonesia Bakal Dipersenjatai Sistem Roket Canggih HIMARS Amerika
Sabtu, 19 Agustus 2023 - 11:14 WIB
Pemerintah Amerika Serikat akan menjual sistem roket canggih HIMARS ke Australia untuk melawan ancaman China. Foto/REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana untuk menjual sistem roket canggih HIMARS ke Australia dalam kesepakatan senilai USD975 juta.
Australia, negara tetangga Indonesia, membutuhkan HIMARS atau Sistem Roket Mobilitas Tinggi untuk menghadapi ancaman militer China yang telah ekspansi ke kawasan Indo-Pasifik.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan Australia menginginkan 22 unit M142 HIMARS buatan Lockheed Martin Corp. Selain itu, Canberra juga menginginkan 60 Sistem Roket Peluncuran Ganda Terpandu (GMLRS) dan amunisi lainnya.
Baca Juga: Rusia Temukan Kelemahan HIMARS Amerika setelah Merebutnya dari Ukraina
Penjualan semua persenjataan Washington kepada Canberra itu masih harus mendapat persetujuan Kongres AS dan kontrak masih harus dinegosiasikan.
“Australia akan menggunakan kemampuan untuk memperkuat pertahanan tanah airnya dan memberikan keamanan yang lebih besar untuk infrastruktur kritisnya,” kata Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (19/8/2023).
Australia, negara tetangga Indonesia, membutuhkan HIMARS atau Sistem Roket Mobilitas Tinggi untuk menghadapi ancaman militer China yang telah ekspansi ke kawasan Indo-Pasifik.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan Australia menginginkan 22 unit M142 HIMARS buatan Lockheed Martin Corp. Selain itu, Canberra juga menginginkan 60 Sistem Roket Peluncuran Ganda Terpandu (GMLRS) dan amunisi lainnya.
Baca Juga: Rusia Temukan Kelemahan HIMARS Amerika setelah Merebutnya dari Ukraina
Penjualan semua persenjataan Washington kepada Canberra itu masih harus mendapat persetujuan Kongres AS dan kontrak masih harus dinegosiasikan.
“Australia akan menggunakan kemampuan untuk memperkuat pertahanan tanah airnya dan memberikan keamanan yang lebih besar untuk infrastruktur kritisnya,” kata Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (19/8/2023).
Lihat Juga :