alexametrics

Kebijakan Pengungsi Angela Merkel Bisa Bubarkan Koalisi Pemerintahan Jerman?

Kebijakan Pengungsi Angela Merkel Bisa Bubarkan Koalisi Pemerintahan Jerman?
Kebijakan Pengungsi Angela Merkel Bisa Bubarkan Koalisi Pemerintahan Jerman?. Imago/J. Sielski
A+ A-
Setelah debat alot selama berjam-jam, fraksi Uni Kristen di parlemen Jerman, yang terdiri dari CDU dan CSU, tidak menemukan kesepakatan dan akhirnya melakukan rapat terpisah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern Jerman. Biasanya, CDU dan CSU selalu membentuk fraksi gabungan.

Tapi perselisihan kali ini memang sulit dijembatani. Yang jadi fokus adalah politik pengungsi dan suaka di Jerman. Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer dan partainya CSU menuntut agar Jerman segera memberlakukan pengawasan terhadap pengungsi di perbatasan ke Austria. Jika ada pengungsi yang sudah terdaftar di suatu negara Uni Eropa lain, Seehofer ingin agar pengungsi itu tidak diberi ijin masuk ke Jerman.

Namun Kanselir Angela Merkel menolak "kebijakan sendiri" Jerman dalam isu pengungsi. Yang diinginkan Merkel adalah kesepakatan bersama di tingkat Uni Eropa. Karena itu Merkel berusaha mendorong para pimpinan Uni Eropa agar segera membuat aturan bersama soal pengungsi.

Horst Seehofer dan CSU bersikeras, setelah hampir tiga tahun berunding, Uni Eropa masih belum juga sepakat soal pengungsi. Itu sebabnya Jerman harus segera bertindak, kalau perlu dengan kebijakan sendiri.

Adu kuat Merkel-Seehofer

Masalahnya, Seehofer mendesak tindakan segera dan mengancam akan jalan sendiri tanpa persetujuan Kanselir Merkel, yaitu dengan mengeluarkan "surat perintah menteri". Partainya, CSU, yang memerintah di Negara Bagian Bayern, mendukung Seehofer dan mengatakan, akan segera melakukan pengawasan di perbatasan Negara Bagian Bayern dan Austria mulai hari Senin (18/6). Horst Seehofer dan PM Bayern Markus Söder bahkan hari Kamis (14/9) sudah bertemu dengan PM Austria Sebastian Kurz, yang setuju dengan kebijakan Bayern.

Kanselir Angekla Merkel meminta fraksi Uni Kristen memberi waktu 14 hari lagi, sampai pertemuan puncak Uni Eropa. Sampai saat itu, Merkel ingin mencapai kesepakatan, jika tidak di tataran Uni Eropa, sedikitnya secara bilateral dengan "negara-negara penting" seperti Perancis dan Italia.

Tapi kubu CSU di parlemen Jerman Bundestag menolak permintaan Merkel. Mereka tetap menuntut kebijakan segera akhir minggu ini, jika tidak, Negara Bagian Bayern akan melakukan kebijakan sendiri dengan surat perintah Menteri Dalam Negeri. Kalau benar itu yang terjadi, berarti Horst Seehofer menentang kebijakan Kanselir Merkel. Tidak ada pilihan lain bagi Merkel selain memecatnya dari jabatan menteri. Hal itu bisa berarti bubarnya koalisi pemerintahan Jerman.

Perlu penengah selama akhir minggu

Kenekadan Horst Seehofer dan partainya CSU bukan tanpa alasan. Di Negara Bagian Bayern tidak alam lagi akan dilangsungkan pemilihan regional. Dan popularitas CSU belakangan terus turun, sedangkan partai ultra kanan AfD terus menguat. CSU sekarang ingin tampil sebagai partai yang "keras" terhadap pengungsi, untuk merebut lagi pemilihnya yang menyeberang ke AfD.

Harian Rheinische Post sekarang memberitakan, Kanselir Merkel meminta ketua parlemen Wolfgang Schäuble (CDU) untuk menjadi penengah. Schäuble adalah seorang politisi kawakan yang dihormati di kalangan parlemen Jerman, Bundestag. Masalahnya, selama ini Schäuble juga dikenal sebagai pembantu Merkel yang sangat loyal.

Apakah Wolfgang Schäuble akan berhasil merajut kompromi antara CDU dan CSU masih belum jelas. Tapi dia harus melakukannya segera, karena tidak tersisa banyak waktu lagi sampai Senin mendatang (18/6).
hp/yf
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top