alexametrics

Kamp Massal Muslim Uighur di Xinjiang Dinyatakan Legal

Kamp Massal Muslim Uighur di Xinjiang Dinyatakan Legal
Kamp Massal Muslim Uighur di Xinjiang Dinyatakan Legal. picture-alliance/dpa/epa/D. Azubel
A+ A-
Pemerintah Cina di wilayah Xinjiang merevisi undang-undang untuk mengizinkan penggunaan "pusat pendidikan dan pelatihan" untuk memerangi ekstremisme agama.

Dalam prakteknya, pusat-pusat tersebut adalah kamp interniran di mana sebanyak 1 juta minoritas Muslim ditempatkan dalam 12 bulan terakhir. Ini menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia dan laporan-laporan LSM.

Undang-undang yang diubah menyatakan bahwa pemerintah daerah "dapat mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan ... untuk mendidik dan mengubah mereka yang telah dipengaruhi oleh ekstrimisme."

Namun, selain mengajarkan bahasa Mandarin dan memberikan keterampilan kejuruan, petugas di pusat-pusat tersebut sekarang diarahkan untuk memberikan "pendidikan ideologis, rehabilitasi psikologis dan koreksi perilaku" di bawah klausul baru.

Beijing membantah bahwa pusat-pusat tersebut berfungsi sebagai kamp internirantetapi telah mengakui bahwa pelaku kejahatan ringan juga telah dikirim ke pusat-pusat tersebut. Mantan tahanan telah mengatakan kepada kelompok-kelompok hak asasi bahwa mereka dipaksa untuk mengecam Islam dan dipaksa untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Partai Komunis Cina.

"Ini adalah pembenaran retrospektif untuk penahanan massal orang-orang Uighur, Kazakhstan, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang," kata James Leibold, seorang sarjana kebijakan etnis Cina di La Trobe University Melbourne, kepada kantor berita AP.

"Ini adalah bentuk baru dari pendidikan ulang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak benar-benar memiliki dasar hukum, dan saya melihat mereka berebut untuk mencoba menciptakan dasar hukum untuk kebijakan ini."

Warga Uighur, Kazakhstan dan minoritas Muslim lainnya yang tinggal di luar negeri telah mengindikasikan bahwa mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka di Cina.

Pemerintah Cina selama beberapa dekade mencoba untuk menekan gerakan pro-kemerdekaan di antara komunitas Muslim Xinjiang, yang dipicu oleh frustrasi atas masuknya pendatang dari mayoritas Han China.

Pihak berwenang Cina mengatakan bahwa ekstrimis di wilayah itu memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok teror, tetapi telah memberikan sedikit bukti untuk mendukung klaim itu.

Undang-undang terbaru ini muncul setelah pemerintah daerah meluncurkan tindakan keras terhadap produk halal dan melarang pemakaian jilbab.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top