Indonesia dan AS Sepakat Berantas Perdagangan Manusia
Jum'at, 30 Mei 2014 - 20:16 WIB
Indonesia dan AS Sepakat Berantas Perdagangan Manusia
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menjalin kesepakatan dan kerjasama untuk memberantas praktik perdagangan manusia. Salah satu opsi yang dibahas dalam kesepakatan itu adalah menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku penjualan manusia.
Ditemui Sindonews di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert Blake beserta Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, menyatakan bahwa AS dan Indonesia telah menjalin beberapa kerjasama untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia.
“Pemrintah AS melalui kedutaanya memfasilitasi kami dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik kepada polisi, jaksa, dan masyarakat kita sendiri untuk mengenal ciri-ciri perdagangan manusia, dan masih banyak lagi bentuk kerjasama dengan beberapa kementerian lainnya,” kata Linda.
Blake juga membenarkan hal itu. Menurutnya, pihaknya memang bekerjasama dengan beberapa Kementerian dan LSM-LSM guna memberikan pelatihan kepada para penegak hukum dan badan-badan terkait untuk mendeteksi praktik perdagangan manusia.
Blake dan Menteri Linda, dalam sebuah diskusi menyatakan, mayoritas korban pedagang manusia enggan mengaku sebagai korban. Akibatnya, pelaku sulit untuk diseret ke meja hukum untuk mendapatkan hukuman setimpal.
Ditemui Sindonews di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert Blake beserta Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, menyatakan bahwa AS dan Indonesia telah menjalin beberapa kerjasama untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia.
“Pemrintah AS melalui kedutaanya memfasilitasi kami dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik kepada polisi, jaksa, dan masyarakat kita sendiri untuk mengenal ciri-ciri perdagangan manusia, dan masih banyak lagi bentuk kerjasama dengan beberapa kementerian lainnya,” kata Linda.
Blake juga membenarkan hal itu. Menurutnya, pihaknya memang bekerjasama dengan beberapa Kementerian dan LSM-LSM guna memberikan pelatihan kepada para penegak hukum dan badan-badan terkait untuk mendeteksi praktik perdagangan manusia.
Blake dan Menteri Linda, dalam sebuah diskusi menyatakan, mayoritas korban pedagang manusia enggan mengaku sebagai korban. Akibatnya, pelaku sulit untuk diseret ke meja hukum untuk mendapatkan hukuman setimpal.
(mas)
