Dubes Rusia hormati sikap Menlu RI soal Crimea
Kamis, 20 Maret 2014 - 22:48 WIB
Dubes Rusia hormati sikap Menlu RI soal Crimea
A
A
A
Sindonews.com – Dalam kesempatan jumpa wartawan di kediamannya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikail Y. Galuzin, menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa terkait kondisi di Crimea.
Satu hari sebelumnya, Marty menegaskan tidak mengakui referendum yang berlangsung di Crimea pekan lalu. Referendum ini berujung pada pemisahan Crimea dari Ukraina.
Namun, Galuzin menyatakan, dia menyakini pernyataan Marty tidak mengarah pada penolakan hasil referendum tersebut. "Sejauh yang saya ingat dari pernyataan kemarin, bukan dibuat mengenai penolakan hasil referendum, tapi lebih kepada keutuhan Ukraina," ungkap Galuzin, Kamis (20/3/2014).
Sebagai Dubes, dia sangat menghargai atas apa yang sudah disampaikan Menlu. Menurut dia, apa yang disampaikan Marty sudah sangat baik dan seimbang.
Rusia sebagai negara yang ada di balik referendum Crimea mendapat banyak kecaman dari dunia Internasional, terutama dari Barat dan sekutunya. Namun menurut Galuzin, Rusia menganggap referendum tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan demokrasi.
"Referendum di Crimea sudah sesuai dengan hukum Internasional dan piagam PBB yang menyebutkan bahwa semua negara berhak menentukan masa depan mereka sendiri," ungkap Galuzin.
Satu hari sebelumnya, Marty menegaskan tidak mengakui referendum yang berlangsung di Crimea pekan lalu. Referendum ini berujung pada pemisahan Crimea dari Ukraina.
Namun, Galuzin menyatakan, dia menyakini pernyataan Marty tidak mengarah pada penolakan hasil referendum tersebut. "Sejauh yang saya ingat dari pernyataan kemarin, bukan dibuat mengenai penolakan hasil referendum, tapi lebih kepada keutuhan Ukraina," ungkap Galuzin, Kamis (20/3/2014).
Sebagai Dubes, dia sangat menghargai atas apa yang sudah disampaikan Menlu. Menurut dia, apa yang disampaikan Marty sudah sangat baik dan seimbang.
Rusia sebagai negara yang ada di balik referendum Crimea mendapat banyak kecaman dari dunia Internasional, terutama dari Barat dan sekutunya. Namun menurut Galuzin, Rusia menganggap referendum tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan demokrasi.
"Referendum di Crimea sudah sesuai dengan hukum Internasional dan piagam PBB yang menyebutkan bahwa semua negara berhak menentukan masa depan mereka sendiri," ungkap Galuzin.
(esn)
