Inggris ancam bawa PBB investigasi kejahatan perang Sri Lanka
Sabtu, 16 November 2013 - 17:53 WIB
Inggris ancam bawa PBB investigasi kejahatan perang Sri Lanka
A
A
A
Sindonews.com- Perdana Menteri Inggris, David Cameron pada Sabtu (16/11/2013) mengancam untuk mendorong Komisi HAM PBB melakukan investigasi independen atas tuduhan kejahatan perang di Sri Lanka.
Cameron begitu gencar menyerukan penyelidikan dugaan kejahatan atas perang saudara selama 26 tahun di Sri Lanka, saat menghadiri KTT di Ibukota Kolombo. Menurutnya, Inggris akan menggunakan posisinya di PBB untuk mendesak penyelidikan independen.
”Biarkan saya memperjelas. Jika penyelidikan tidak tuntas pada bulan Maret 2014, maka saya akan menggunakan posisi kami di PBB untuk menyerukan Komisi Hak Asasi Manusia PBB melakukan penyelidikan internasional tuntas, kredibel dan independen,” kata Cameron, seperti dikutip Reuters.
Sri Lanka pada masa lalu telah menolak memberikan izin bagi PBB untuk memasuki bekas zona perang di negara itu.
Militer Sri Lanka telah memerangi kelompok separatis Macan Tamil selama perang saudara bertahun-tahun, hingga 2009. Sekitar 300 ribu warga sipil terjebak dalam situasi perang itu. Data PBB memperkirakan 40 ribu orang tewas selama perang saudara itu.
"Pada akhirnya semua ini adalah tentang rekonsiliasi. Ini adalah tentang bagaimana meciptakan keadilan danmenyembuhkan negeri ini, yangsekarang memiliki kesempatan untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Itu hanya akan terjadi dengan menangani masalah ini tanpa mengabaikan mereka,” lanjut Cameron.
Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, membantah angka korban tewas seperti yang diperkirakan PBB. Menurutnya, jumlah korban sipil jauh lebih rendah dari perkiraan itu. Ia mengkritik campur tangan asing dalam urusan internal Sri Lanka.
”Kami tidak akan membiarkan itu, pasti kita akan keberatan dengan itu (upaya Inggris),” kata Menteri Pembangunan Ekonomi Basil Rajapaksa, yang merupakan salah satu dari suadara presiden Rajapaksa.
Cameron begitu gencar menyerukan penyelidikan dugaan kejahatan atas perang saudara selama 26 tahun di Sri Lanka, saat menghadiri KTT di Ibukota Kolombo. Menurutnya, Inggris akan menggunakan posisinya di PBB untuk mendesak penyelidikan independen.
”Biarkan saya memperjelas. Jika penyelidikan tidak tuntas pada bulan Maret 2014, maka saya akan menggunakan posisi kami di PBB untuk menyerukan Komisi Hak Asasi Manusia PBB melakukan penyelidikan internasional tuntas, kredibel dan independen,” kata Cameron, seperti dikutip Reuters.
Sri Lanka pada masa lalu telah menolak memberikan izin bagi PBB untuk memasuki bekas zona perang di negara itu.
Militer Sri Lanka telah memerangi kelompok separatis Macan Tamil selama perang saudara bertahun-tahun, hingga 2009. Sekitar 300 ribu warga sipil terjebak dalam situasi perang itu. Data PBB memperkirakan 40 ribu orang tewas selama perang saudara itu.
"Pada akhirnya semua ini adalah tentang rekonsiliasi. Ini adalah tentang bagaimana meciptakan keadilan danmenyembuhkan negeri ini, yangsekarang memiliki kesempatan untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Itu hanya akan terjadi dengan menangani masalah ini tanpa mengabaikan mereka,” lanjut Cameron.
Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, membantah angka korban tewas seperti yang diperkirakan PBB. Menurutnya, jumlah korban sipil jauh lebih rendah dari perkiraan itu. Ia mengkritik campur tangan asing dalam urusan internal Sri Lanka.
”Kami tidak akan membiarkan itu, pasti kita akan keberatan dengan itu (upaya Inggris),” kata Menteri Pembangunan Ekonomi Basil Rajapaksa, yang merupakan salah satu dari suadara presiden Rajapaksa.
(mas)
